Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan telah menyiapkan kerangka kerja terperinci atau cetak biru (blueprint) dari program di sektor pangan untuk masa pemerintahan Prabowo-Gibran. “Insya Allah kami sudah membuat blueprint untuk pangan 2024, 2025, 2029,” ucapnya ketika ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ke-20 di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam skema sederhana yang ia tampilkan, swasembada pangan mandiri energi merupakan cita-cita tertinggi di sektor pangan RI yang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,8 persen. Hal ini bisa diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, seperti penerapan program pekarangan pangan bergizi, peningkatan di bidang produksi susu dan sapi, dan pengembangan komoditas ekspor strategis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut keterangan Amran, salah satu program yang telah dilaksanakan pengerjaannya di lapangan adalah pendirian kluster-kluster pertanian modern sebagai wujud transformasi dari pertanian yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Praktik tersebut berkenaan dengan penerapan program swasembada pangan dalam negeri. “Khususnya di wilayah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,” ucapnya.
Melalui blueprint rancangan Kementan, Amran mengharapkan kemandirian pangan Indonesia mampu terwujud melalui program-program yang termuat di dalamnya. “Pertanian modern adalah kluster ini sejajar dengan negara maju. Sehingga, nantinya, produktivitasnya naik, produksinya naik, biayanya bisa turun 50 persen,” tutur dia.
Berdasarkan paparannya, produktivitas yang dihasilkan dari penerapan pertanian modern mampu dieskalasi sebanyak 100 persen. Contohnya dengan menggunakan mesin traktor dalam membajak sawah dan memakai drone penebar bibit demi efektivitas dan efisiensi waktu.
Beberapa waktu sebelumnya, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori sempat mempertanyakan kelayakan program pertanian modern yang digagas oleh Otorita IKN di ibu kota baru Kalimantan Timur. Ia mengingatkan agar kebijakan pertanian modern harus didahului dengan perencanaan yang matang, salah satunya dengan mempertimbangkan kegagalan program food estate oleh pemerintahan sebelumnya yang disebabkan tidak adanya proses perencanaan yang baik.
"Itu kan aspek perencanaan itu menjadi krusial, sering menjadi masalah dan tidak ada catatan keberhasilannya karena perencanaannya nggak bagus," katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 September 2024.
M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Wamentan Usul Pupuk Indonesia dan Bulog di Bawah Kementan, Siap Ajukan Perpres Tahun Depan
Foto 
