Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Pemerintah mempercepat restrukturisasi bisnis PT Krakatau Steel Tbk yang saat ini terjerat utang besar. Salah satu upayanya, kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, adalah dengan mengevaluasi anak-anak usaha Krakatau Steel, yang diduga menjadi salah satu sebab meningkatnya beban perseroan. "Jika saya ditanya bisa atau tidak mengevaluasi Krakatau Steel dalam seminggu, saya angkat tangan, karena anak usahanya ada 60," kata dia dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Erick, pembentukan anak usaha yang tak jelas bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga merugikan perusahaan. Karena itu, dia mengatakan, pihaknya akan menerbitkan aturan pembentukan anak hingga cucu-cicit usaha perusahaan pelat merah dalam waktu dekat. Namun Erick mengatakan tidak akan menyetop pembentukan anak usaha. Dia menegaskan bahwa pemerintah ingin agar anak usaha BUMN berdiri sesuai dengan kebutuhan dan akuntabel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Erick juga menargetkan restrukturisasi utang Krakatau Steel selesai bulan ini. Proses restrukturisasi utang senilai US$ 2,2 miliar atau Rp 31 triliun berjalan sejak awal semester II tahun ini. Pada November lalu, proses ini sudah berlangsung 78 persen. Krakatau juga sudah meneken perjanjian kredit restrukturisasi dengan enam bank dan lembaga keuangan pada September lalu, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank ICBC Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bakal berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk menyelesaikan kerugian sejumlah perusahaan milik negara, termasuk Krakatau Steel. Sri mengatakan Krakatau Steel yang sudah mendapat suntikan modal negara masih merugi lantaran menanggung beban keuangan. Beban tersebut muncul salah satunya karena konstruksi pabrik baru serta inefisiensi produksi. Namun beban tersebut tak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, mengingat harga dan pasar besi-baja yang lesu serta banjirnya produk impor. "Itu nanti kami lihat, duduk bersama, bagaimana rancangan beliau memperbaiki kinerja dan bagaimana bentuk policy yang dibutuhkan BUMN tersebut," ujar dia. Menurut Sri, Erick masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi pengelolaan korporasi dengan dua wakil menterinya.
Pada Oktober lalu, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, mengatakan pihaknya akan melibatkan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA untuk menyehatkan kembali perusahaan yang dia pimpin. Menurut dia, PPA juga bisa menjadi investor strategis untuk Krakatau. "Mungkin ada anak perusahaan kami yang bisa diperbaiki," kata dia.
Selain melibatkan lembaga lain, manajemen Krakatau akan menempuh cara lain untuk mengurangi utang dan memperkuat modal, yaitu menjual sejumlah aset non-inti. Dengan cara ini, target dana yang diraih mencapai US$ 1 miliar. Aset yang akan dijual adalah yang tidak berhubungan dengan bisnis utama, seperti pabrik baja, pelabuhan, industrial estate, hingga air untuk industri. FRANCISCA CHRISTY ROSANA | EKO WAHYUDI | CAESAR AKBAR | FERY FIRMANSYAH
Menteri BUMN Evaluasi Anak Usaha Krakatau Steel
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo