Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Menteri PUPR Pastikan Pembangunan IKN Jalan Terus di Tahun Politik: Lanjut, Tidak Ada Urusan

Menteri PUPR optimistis bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terus berjalan sesuai rencana pemerintah.

28 April 2023 | 14.05 WIB

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Perbesar
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terus berjalan sesuai rencana pemerintah. Meskipun, menurut dia, pembangunan dilakukan di tengah tahun politik mendekati pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

“Lanjut, bagi saya tak ada urusan,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 28 April 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah, menurut Basuki, juga terus meyakinkan kepada investor bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur pengganti Jakarta itu terus bergulir. Adapun kelanjutan pembangunan IKN sudah dipastikan pemerintah sejak wacana tersebut pertama kali disampaikan.

Walaupun ada banyak pro kontra, Basuki memastikan, pembangunan kota masa depan itu terus berlangsung hingga saat ini. Kini, pembangunan IKN sudah memasuki pembangunan fisik sejumlah infrastruktur dan kantor pemerintahan.

“Dari dulu gitu, kan. Tapi tetap kita yakinkan saja. Memang sudah ada beberapa yang katanya masuk Letter of Intent (LoI),” tuturnya.

Lebih jauh, Basuki menyebutkan bahwa keinginan investor sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan Otorita IKN. “Lewat saya sudah beberapa LoI kita serahkan ke Otorita."

Selanjutnya: Dengan landasan hukum UU IKN dan...

Dengan landasan hukum UU IKN dan sejumlah aturan turunannya, kata Basuki, pemerintah bisa meyakinkan investor agar tidak ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Peta itu menunjukkan penampakan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN dengan luas 6.600 hektare.

Hingga awal April 2023,  pencapaian rata-rata pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah mencapai 25 persen.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti kantor presiden, istana presiden, kantor untuk empat menteri koordinator, kompleks perumahan menteri, jalan tol, jalan arteri, bendungan, sumbu kebangsaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air minum, dan infrastruktur lainnya.

Sejumlah pembangunan terus digenjot agar pada Agustus 2024, target upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI dapat dilaksanakan di IKN.

ANTARA

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus