Menuju Satu Jenis

SEPERTI 4 tahun lalu, tarifnya masih Rp 75 per km. Dan di argometernya pun masih Rp 200 setiap kali bendera diturunkan. Para pengusaha dan pemilik taxi di Jakarta sampai minggu ini belum menuntut kenaikan tarif. Tapi mereka mulai mengeluh. "Bisnis taxi sekarang bukan tambang mas lagi", Soemakto Soedarjoen, Direktur Utama PT President Taxi, berkata pada Yunus Kasim dari TEMPO. "Tidak ekonomis lagi", katanya sambil membanding sejumlah angka dulu dan sekarang. Meskipnn begitu, jumlah taxi meningkat terus, melehihi 4.500 yang terdaftar resmi. Taxi liar sudah dilarang, tapi pihak petugas tampaknya tidak tega untuk membasminya sampai habis. Jika sisa taxi liar ditindak tanpa kompromi, mungkin jumlah taxi yang terdaftar resmi sudah 5000. Keris Pemerintah DKI sudah membentuk PT President Taxi sebagai wadah menampung taxi liar atau mobil pribadi yang di-taxi-kan. Sesudah 4 ahun berjalan, lebih 3.200 kendaraan menggabungkan diri pada PT President Taxi. Pada mulanya persyaratan dan prosedur untuk memperoleh cap keris -- bendera President Taxi agak gampang. Sekarang sulit. Persyaratan sama, tapi agak dipersulit dalam prakteknya. Mungkin ini bertujuan merencanakan kenaikan jumlah taxi resmi, supaya tingkat bisnisnya terjamin baik. Syariful Alam, jurubicara pemerintah DKI, mengatakan pada Said Muchsin dari TEMPO bahwa angka 4.000 sebetulnya "sudah dianggap cukup. Pembatasannya diperlukan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat, supaya tidak menghancurkan armada taxi itu sendiri". Memang sekarang banyak taxi berkeliaran atau mangkal. Setiap saat orang membutuhkannya, umumnya ada taxi. Selain President Taxi, ada delapan perusahaan lain: Morante (500 unit), Rotax (150), Royal City (100), Blue Bird (250), Steady Safe (150), Gamya (100) dan Sri Medali (125). Kedelapan itu memiliki kendaraan sendiri. Tapi ada di antara mereka yang secara berangsur mengalihkan pemilikan pada supir masing-masing. Caranya a.l. dengan pemberitan kredit dan sewa-beli kendaraan perusahaan yang sudah terpakai 3 tahun. Jika bukan pemilik si supir menyetor harian. Uang setoran berbeda dari Rp 7.500 sampai Rp 12.000 tergantung pada usia dan kondisi mobil. Ekonomis atau tidak, para supir tidak faham berhitung. Tapi mereka cenderung mengebut, tanpa peduli jalan rusak atau tidak, supaya setoran tercapai dan sisa beberapa rupiah terbawa pulang. Ngebut itu, selain mengundang celaka, merugikan pemilik karena mobil perlu sering ke bengkel. Presiden Taxi, kata Dirut Soemakto, bersedia mempertahankan tarif sekarang. Perusahaan lain setuju. Tapi mereka menghitung 4 tahun lalu biaya harian per unit per km penumpang masih Rp 51,42 hingga ada untung Rp 23,58. Tapi sekarang biaya meningkat hingga tiap hari mengalami kerugian lk. 31 jika bertahan dengan tarif sama (Rp 75). Perusahaan umumnya menyadari bahwa publik akan kurang bergairah menaiki taxi bila tarifnya dinaikkan. Tapi mereka mengharapkan imbalan dari pemerintah berupa keringan untuk membeli taxi baru. Jika tidak, mereka beranggapan peremajaan kendaraan akan sukar. Sedan Datsun 1300 cc 1977 berharga Rp 3,9 juta dibanding cuma Rp 1.750.000 pada tahun 1973. Toyota Corolla idem ditto. Datsun Diesel 220 C juga naik dari Rp 2,9 juta (1973) ke Rp 6 juta (l977). Jika ditambah biaya lainnya sampai siap jalan. Datsun Diesel 220 C tahun 1973 keseluruhannya akan mencapai Rp 3,5 juta lebih, sedang tahun ini ia menjadi Rp 7 juta lebih. Itu bukan saja karena meningkatnya harga perakitan dalam negeri. melainkan juga disebabkan bertambah biaya registrasi, taxi meter, lambang taxi dan ongkos cat per unit. Biaya tak langsung pun naik. Dirjen Industri Logam dan Mesin, ir. Soehartoyo, pernah tahun lalu mengusulkan pada Departemen Keuangan agar mobil untuk taxi diperlakukan sama dengan kendaraan komersiil. Jadi, bea masuknya supaya lebih murah 40%. Belum ada kabar baik tentang ini, mungkin karena dianggap akan sukar mengkontrol mobil fasilitas di-taxi-kan atau tidak. Sekarang muncul pula gagasan baru, yaitu supaya dipilih satu tipe (jenis) mobil tertentu untuk taxi. Misalnya Datsun 120 Y atau Holden Torana. Mereknya boleh bermacam-lllacam asalkan tipenya tertentu. Dengan demikian, pengawasan akan gampang jika taxi memakai fasilitas pemerintah. Gagasan ini, kalau goal, tentu akan melegakan pengusaha taxi.