Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menanggapi soal rencana pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk memberikan insentif pembelian kendaraan listrik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia menilai sebaiknya insentif itu tidak diberikan untuk konsumen kendaraan listrik di perkotaan apalagi di Pulau Jawa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Berikanlah ke daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan BBM, disarankan warganya menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas lokalnya," ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 24 Januari 2023.
MTI menyatakan insentif kendaraan listrik di perkotaan sebaiknya dialokasikan untuk membenahi transportasi umum dengan menggunakan bus listrik. Adapun besaran insentif yang direncanakan pemerintah, yaitu Rp 40 juta mobil listrik hybrid, mobil listrik berbasis baterai Rp 80 juta, pembelian motor listrik Rp 8 juta, dan motor listrik hasil konversi sebesar Rp 5 juta.
Djoko mengaku mendukung rencana pemerintah dalam mengembangkan kendaraan listrik di Indonesia. Terlebih, menurutnya, Indonesia sedang alami krisis energi.
Sebanyak 80 persen BBM subsidi dinikmati pengguna transportasi. Indonesia mengimpor BBM lebih dari 50 persen dari kebutuhan. Sehingga, ia menilai sudah saatnya pemerintah mencabut subsidi BBM.
Tetapi, menurutnya, pengembangan kendaraan listrik sebaiknya dilakukan di daerah yang kesulitan mendapatkan BBM. Sehingga, kendaraan listrik dapat digunakan untuk transportasi lokal. Salah satu daerah yang kesulitan mendapatkan BBM, kata dia, adalah Kota Agats, Kabupaten Asmat.
Karena masyarakat Agats kesulitan mengakses BBM itu, menurut Djoko, mereka bersedia beralih menggunakan kendaraan motor listrik.
Selanjutnya: Berdasarkan data Dinas Perhubungan ...
Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat, hingga November 2018 tercatat ada 3.154 kendaraan listrik, di antaranya sepeda motor listrik sebanyak 3.067 unit. Ia mengatakan pada tahun 2018, setidaknya ada sebanyak 1.280 motor listrik yang berlalu-lalang dan digunakan oleh penduduk Agats.
"Tidak banyak yang tahu jika sejak 2007 warga di Kota Agats Kabupaten Asmat sudah menggunakan kendaraan listrik kendaraan listrik (electric vehicle) untuk bermobilitas. Keterbatasan mendapatkan BBM salah satu kendala pada waktu itu," tuturnya.
Menurutnya, jarang atau bahkan hampir tidak ada penduduk yang menggunakan kendaraan dengan bahan bakar bensin.
Motor dengan BBM biasanya hanya digunakan oleh pihak kepolisian, sedangkan kendaraan berupa mobil hanya dipakai oleh rumah sakit dalam bentuk ambulans atau mobil pemerintah.
Karena itu, MTI berharap pemerintah pusat dapat memberikan subsidi kendaraan listrik ke daerah tersebut, sehingga ongkos angkut distribusi BBM dapat dihemat.
Di sisi lain, pemberian subsidi kendaraan listrik juga bisa menjai penghargaan kepada masyarakat Agats yang sudah menggunakan kendaraan ramah lingkungan di wilayahnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
