Nasib PSN di Tahun Politik

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pergantian rezim pemerintahan bisa mengganggu keberlanjutan proyek strategis nasional.
Hingga Mei lalu, sebanyak 48 proyek pemerintah belum mulai dikerjakan.
Pemerintah akan mengejar kepastian finansial, pengadaan tanah, dan perizinan sebelum 2024.

JAKARTA – Sejumlah ekonom ragu akan kejelasan target proyek strategis nasional (PSN) bila penyelesaiannya melampaui 2024. Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menganggap proyek-proyek warisan kabinet Presiden Joko Widodo itu bisa semakin molor di tangan rezim yang baru. Pasalnya, prioritas pemerintahan saat ini belum tentu sejalan dengan rezim yang baru. “Risikonya, proyek makin lambat, bahkan yang terburuk, bisa ditunda atau batal dilanjutkan,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baru saja mengingatkan pemerintah soal 58 PSN yang pembangunannya belum dimulai. Petinggi BPKP menyatakan keterlambatan bisa menggerus manfaat proyek yang dibangun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), lembaga pengawas PSN di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, juga masih mencatat sisa 48 proyek pemerintah yang fisiknya belum digarap hingga Mei 2023. Jumlah itu terdiri atas empat proyek yang berada dalam tahap pematangan transaksi serta 44 proyek dalam tahap persiapan.

Menurut Rendy, setiap usulan PSN selalu disertai perencanaan biaya dan perkiraan waktu pembangunan. Namun tak sedikit pengelola proyek yang kesulitan menakar potensi beban biaya baru selama pengerjaan proyek. Perubahan bunga kredit menjadi contoh aspek yang bisa mengganggu kalkukasi awal. “Ketika tenggatnya bergeser, mungkin perlu penyesuaian kembali di sana-sini,” kata dia. “Bahkan manfaat proyek juga bisa berubah dari rencana sebelumnya.”

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia

Proyek Bandara Kertajati di Majalengka diungkit Rendy sebagai salah satu contoh proyek strategis nasional yang targetnya tak tercapai. Lapangan udara berstatus internasional yang diprakarsai regulator Jawa Barat itu selalu sepi penumpang sejak dirampungkan pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejauh ini, bandara itu hanya difungsikan untuk kebutuhan umrah, kargo, dan perawatan pesawat.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, juga sempat mengkritik proyek prioritas yang desainnya berubah dan malah merugikan negara. Anggaran investasi kereta cepat Jakarta-Bandung, dia mencontohkan, terus membengkak hingga US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun dari jumlah awal karena berbagai persoalan di lapangan. Biaya itu bisa semakin bengkak di tengah risiko pelemahan nilai tukar rupiah dan inflasi. “Akhirnya alokasi APBN untuk bidang infrastruktur terpaksa bertambah.”

Peneliti dari Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas), Huzni Mubarok, mengatakan sisa PSN menjadi penentu citra politik pemerintah saat ini. “Seharusnya bisa meninggalkan legacy yang baik jika ingin kembali bertarung memperebutkan kekuasaan pada periode berikutnya,” ucapnya.

Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, Suroto, memastikan lembaganya tetap membuka jalan penyelesaian PSN yang belum rampung. Mengulangi instruksi Presiden Joko Widodo pada September 2022, Suroto menyebutkan, sisa PSN harus mengantongi kepastian finansial, pengadaan tanah, dan perizinan sebelum 2024 berakhir. “Sehingga proyeknya dapat terus berlanjut, mengingat pentingnya penyelesaian PSN tersebut,” kata Suroto, kemarin.

YOHANES PASKALIS