Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan peraturan dan mekanisme untuk pelaksanaan bursa perdagangan karbon yang bakal diluncurkan tahun ini. Selepas rapat soal perdagangan karbon bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal perdagangan karbon hari ini di Istana, Ketua OJK Mahendra Siregar sempat menyebut perdagangan karbon akan dilakukan di bursa yang mereka tunjuk, yaitu bursa efek.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Akan dilakukan di bursa yang kami tunjuk, yaitu bursa efek, peraturan akan ditetapkan," kata mantan Wakil Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Luar Negeri ini saat ditemui usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 7 Maret 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Namun saat dikonfirmasi ulang, Mahendra menyebut pihaknya akan menetapkan penyelenggara perdagangan bursa karbon ini dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) khusus. "Masih dibahas pada saat ini," kata dia saat dihubungi kemudian.
Oleh sebab itu, Mahendra menyebut belum ada keputusan final sebenarnya apakah Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akhirnya ditunjuk OJK atau akan dibuat bursa karbon baru. "POJK itu masih dibahas," kata Mahendra.
Sebelumnya, OJK telah mendapatkan tugas mengurusi perdagangan dan bursa karbon. Kewenangan ini tertera dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK. Sejak akhir 2022, Mahendra menuturkan, terdapat dua opsi penyelenggara bursa karbon.
Salah satunya menugaskan BEI memperjualbelikan karbon. "Opsi lainnya adalah membentuk pasar baru yang didedikasikan untuk karbon," kata Mahendra saat itu. Di pasar global, opsi kedua lebih banyak menjadi pilihan karena memudahkan pengelolaan lebih berfokus pada karbon saja.
Sejalan dengan rencana peluncuran bursa karbon, penerapan pajak karbon pun akan dilakukan. "Pajak itu ke Kemenkeu, nanti satu paket," ujar Mahendra.
Ia pun memastikan bursa karbon dan pajak karbon ini akan jalan tahun ini. "Harus. Kalau bursa mau jalan. Kalau bursa mau jalan tahun ini pajak jalan tahun ini juga," ujarnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini