Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Ombudsman berkoordinasi dengan KPK dan BPK menangani persoalan pupuk bersubsidi.
KPK pernah menelisik dugaan korupsi pupuk bersubsidi.
Ombudsman merekomendasikan agar Kartu Tani dibuat dalam bentuk digital.
JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menangani persoalan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. “Jika sudah ada maladministrasi, ada potensi korupsi," kata anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, kemarin.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo