Judi Online: Ditutup Satu, Tumbuh Seribu

Ivan mengatakan peran PPATK dalam penindakan judi online adalah melakukan analisis dan pemeriksaan. Selanjutnya, hasil analisis disampaikan ke penegak hukum. Ia mengaku kesulitan memberantas judi online lantaran Indonesia merupakan lahan yang menguntungkan bagi pasar judi online domestik ataupun dunia. 

"Karena itu, kami mengoptimalkan pencegahan agar tidak merugikan masyarakat lebih luas," ujarnya. 

Untuk memutus transaksi ilegal judi online, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah membekukan sekitar 5.000 rekening sejak akhir 2023 hingga Maret tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya aktif melakukan pengawasan dengan memantau situs-situs web judi online.

“Jika terdeteksi ada penggunaan rekening untuk judi, OJK akan memerintahkan bank melakukan pemblokiran,” ucap Dian.

Selain atas permintaan OJK, ia menambahkan, bank dapat melakukan analisis dan pemblokiran rekening secara mandiri. Jika terdapat ketidaksesuaian antara nilai transaksi dan profil, karakteristik, atau pola transaksi, bank diwajibkan mengambil tindakan, termasuk mengajukan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada OJK ataupun PPATK.

Gerai Otoritas Jasa Keuangan dalam Edukasi Keuangan di Indonesia Banking School, Jakarta, 22 Januari 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengungkapkan pihaknya mendukung pemberantasan transaksi judi online. Mandiri, tutur dia, sudah mengidentifikasi pelanggan sejak awal pembukaan rekening. Mandiri juga secara aktif memantau transaksi nasabah untuk mengantisipasi penyalahgunaan rekening dengan memastikan validitas identitas, kesesuaian nasabah, serta kewajaran transaksi.

“Bank Mandiri telah menggunakan external cyber threat intelligence service untuk memonitor brand violation, termasuk penggunaan logo dan rekening Bank Mandiri dalam situs-situs web judi online,” ujarnya, kemarin. Teuku mengimbuhkan, Bank Mandiri terus menganalisis profil rekening serta melaporkannya ke PPATK apabila terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan.

Menggunakan Rekening Bodong

Chairman Communication and Information System Security Research Center atau CISSReC Pratama Persadha menyebutkan upaya pemblokiran rekening judi online belum membuahkan hasil yang optimal. Alasannya, rekening yang digunakan bukan rekening asli milik operator atau bandar judi, melainkan rekening atas nama orang lain yang mereka beli dari berbagai sumber.

Selain itu, dana yang mengendap di rekening yang digunakan juga tidak disimpan dalam waktu lama, sehingga kerugian yang dialami oleh bandar judi online sedikit. Mereka juga dengan mudah mengganti rekening yang terblokir dengan rekening lain yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

Pratama mengatakan, untuk menemukan rekening utama bandar judi, lembaga yang berwenang harus melacak arus transaksi keuangan dari rekening deposit dan penarikan. Saat uang dari rekening tersebut diambil tunai oleh pelaku, tim satuan tugas judi online bisa bekerja sama dengan pihak perbankan untuk melihat rekaman CCTV di lokasi ATM, lalu melakukan penindakan.

Pakar forensik digital yang juga CEO PT Digital Forensic Indonesia, Ruby Alamsyah, menilai mekanisme pemberantasan lewat blokir rekening belum efektif. Sebab, sebelum melakukan pemblokiran, perbankan hanya melapor kepada PPATK, lalu menunggu tindak lanjutnya. “Metode pemblokirannya masih pasif,” kata dia.

Ia berpendapat, lembaga pemerintah bisa bekerja sama dengan perbankan untuk mencari pola dari nomor rekening yang sudah diblokir sehingga dapat menganalisis siapa pemilik rekening. Hal ini penting karena selama ini pembuat konten judi tidak menggunakan identitas pribadi untuk bertransaksi. Selain itu, pemerintah perlu mencari solusi agar mesin pencarian milik kepolisian mendeteksi lebih cepat alamat protokol Internet atau nama domain.

Polisi menggerebek markas judi online di apartemen di Cengkareng, Jakarta 15 Januari 2023. Dok. Polres Metro Jakarta Barat.

Satuan Tugas Terpadu Judi Online

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menyatakan, sampai 7 Januari 2024, pemerintah sudah menutup 1.455.902 situs web dan konten judi online. “Kami melakukan pemberantasan dari sisi suplai,” katanya, kemarin.

Dalam menganalisis situs web judi online, Kementerian Komunikasi mengandalkan sistem identifikasi otomatis yang bergerak 24 jam. Selain itu, Kementerian menerima laporan melalui alamat aduan.konten.id. Menurut dia, pola bandar judi bisa dibaca. “Namun mereka juga bisa membaca pola pemblokiran, sehingga terus muncul situs web baru. Tapi, kami tidak akan berhenti.”  

Dia menjelaskan, untuk memberantas judi online, pemerintah akan membentuk satuan tugas terpadu yang beranggotakan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Komunikasi; OJK; PPATK; dan kepolisian. Usman berujar, hari ini akan dilakukan rapat untuk membahas pembagian peran kerja di kementerian/lembaga di kantor Kemenko Polhukam.