Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Pembangunan tahap pertama IKN diklaim sudah mencapai 71,48 persen.
Sejumlah BUMN karya mengantongi kontrak puluhan triliun rupiah dalam proyek-proyek di IKN.
Tanpa masuknya investasi swasta, pembangunan IKN terbatas pada pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.
JAKARTA — Meski pengerjaan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang didanai investasi swasta masih terbatas dan mayoritas berupa letter of intent alias surat pernyataan minat investasi, pemerintah optimistis pengerjaan wilayah calon ibu kota baru itu bakal tepat waktu.
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengatakan hingga saat ini progres pembangunan IKN tahap pertama sudah mencapai 71,48 persen. “Pembangunan tahap kedua mencapai 22,11 persen dan ada beberapa bangunan yang ditargetkan selesai sebelum Agustus 2024,” katanya, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah menargetkan beberapa proyek yang selesai dan bisa dipakai untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI, tujuh bulan dari sekarang. Di antaranya gedung Kantor Presiden, Istana Negara, gedung kantor Sekretariat Presiden, dan gedung Kementerian Sekretariat Negara. “Ada pula kantor kementerian-kementerian koordinator dan lapangan upacara,” ujar Danis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karena akan dipakai pada Agustus mendatang, beberapa proyek pembangunan permukiman juga harus selesai sebelum upacara kemerdekaan. Proyek-proyek ini mencakup 36 unit rumah tapak untuk menteri, 10 menara apartemen untuk aparatur negara, dan dua menara apartemen untuk anggota TNI dan Polri. Demikian juga dengan akses jalan dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, jalan akses, Plaza Seremoni, memorial park, serta infrastruktur air bersih, kelistrikan, dan pengolahan sampah.
Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 20 Desember 2023. BPMI Setpres/Muchlis Jr
Keterlibatan BUMN di IKN
Untuk melengkapi berbagai infrastruktur dasar itu, pemerintah meminta sejumlah badan usaha milik negara di bidang konstruksi (BUMN karya) berpartisipasi. Salah satunya PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Farid Budiyanto mengatakan tahun ini ada tiga proyek ADHI yang sudah dimulai pelaksanaannya—ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama. Di antaranya proyek masjid negara, rumah sakit, dan kantor Otorita IKN. Namun pembangunan berbagai infrastruktur penunjang itu rencananya baru selesai pada akhir 2024.
“Perusahaan diamanatkan pula untuk menyelesaikan proyek rumah tapak jabatan menteri sebelum Agustus 2024. Sementara itu proyek lainnya ditargetkan selesai pada triwulan IV 2024,” kata Farid saat dihubungi pada Sabtu lalu.
Farid mengatakan perseroan sudah terlibat dalam pembangunan di IKN sejak 2022. Total ada 15 proyek yang pendanaannya berasal dari anggaran negara. Selain itu, ada dua proyek yang dibiayai swasta, yakni pembangunan training center PSSI dan bangunan Rumah Sakit Hermina. Menurut dia, pada 2023, ada tiga proyek yang sudah diselesaikan dan diserahterimakan, yakni hunian pekerja konstruksi, intake dan jaringan pipa bendung Sepaku, serta pengembangan lahan.
Dari total 17 proyek tersebut, nilai kontrak yang dikantongi ADHI setidaknya mencapai Rp 9,1 triliun. Jumlah tersebut hanya sebagian dari kontrak yang diperoleh perusahaan. Pada 2023, misalnya, kontrak baru Adhi Karya mencapai Rp 37,4 triliun.
Selain Adhi Karya, BUMN karya lain yang kebagian proyek IKN adalah PT PP (Persero) Tbk. Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi mengatakan saat ini perseroan telah menyelesaikan tiga paket pekerjaan. Ketiganya adalah penyiapan lahan tahap 1 dan tahap 2 serta pembangunan dermaga logistik IKN.
Total ada sebelas paket pembangunan yang dikerjakan perseroan. "Jumlah itu terdiri atas enam paket infrastruktur dan lima paket proyek pembangunan gedung," kata Bakhtiyar. Paket proyek lainnya yang sedang berjalan adalah pembangunan bandara VVIP, dua ruas jalan tol, serta Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. PT PP juga terlibat dalam pengerjaan Kantor Presiden, Istana Negara, kantor Sekretariat Negara, gedung Bank Indonesia, rumah susun aparatur negara, serta kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Total kontraknya senilai Rp 9,7 triliun."
Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengaku sedang mengerjakan 90 proyek dengan total nilai kontrak Rp 52,7 triliun. Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, dari segmentasi proyek, total nilai kontrak tersebut bersumber dari proyek konektivitas infrastruktur sebesar 60 persen; sumber daya air 17 persen; proyek gedung 13 persen; pengadaan, rekayasa, pengadaan, konstruksi, serta anak usaha sebesar 10 persen.
Peletakan batu pertama atau groudbreaking pembangunan Sentra Unggul Nusantara (SUN) Hub di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, 17 Januari 2024. BPMI Setpres/Kris
Kesempatan Memperbaiki Kinerja
Keterlibatan BUMN karya dalam pembangunan IKN Nusantara dianggap sebagai angin segar bagi perusahaan pelat merah yang rata-rata kinerjanya tengah merosot. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono menyebutkan kontrak-kontrak baru ini bisa membantu BUMN karya yang tengah terjerat utang jumbo akibat penugasan pemerintah dalam berbagai proyek strategis nasional.
Di sisi lain, menurut Yusuf, keterlibatan BUMN dalam proyek IKN memang menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk melaksanakan megaproyek ini di tengah arus investasi swasta yang belum jelas. Cara lain yang juga diandalkan pemerintah adalah penggunaan anggaran negara. “Untuk mengejar pembangunan KIPP seluas 6.000 hektare, hampir dipastikan akan sepenuhnya bergantung pada APBN atau penugasan ke BUMN."
Demi mengejar target pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pun, Yusuf memperkirakan, pemerintah pada akhirnya hanya akan berfokus membangun KIPP yang seluas 6.000 hektare. Sebagai catatan, pemerintah mematok luas wilayah IKN total mencapai 260 ribu hektare. Jumlah itu terdiri atas kawasan pengembangan seluas 200 ribu hektare, kawasan pusat IKN seluas 56 ribu hektare, dan sisanya KIPP. “Untuk menyelesaikan kawasan inti pun, yang kira-kira seluas Jakarta Pusat, masih butuh waktu lama."
Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan BUMN karya mau tak mau ikut menggarap IKN. Sebab, pada dasarnya mereka tidak bisa menolak. Sedangkan perusahaan swasta yang hendak masuk ke IKN pun masih serba hati-hati dalam menghitung kelayakan dan kesinambungan proyek di sana. Salah satu hal yang perlu diperhatikan pelaku usaha, kata dia, adalah soal kapan permintaan pasar di IKN akan muncul.
“Jika tidak, biaya investasi dan biaya bunga serta depresiasi kan berjalan terus. Investor tetap harus melihatnya sebagai proyek yang feasible dan profitable, barulah mereka mau merealisasi proyeknya,” ujar Budi. Hingga saat ini, dia belum melihat adanya potensi keuntungan dari investasi swasta di IKN. "Masih belum dapat dipastikan."
ILONA ESTERINA PIRI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo