Rawan Pelanggaran di Awal Penggunaan

JAKARTA – Peralihan sistem transaksi jalan tol dari manual menjadi non-sentuh alias multi-lane free flow (MLFF) diperkirakan tak semulus perencanaannya. Pengamat transportasi sekaligus Vice President of Standardization and Monitoring Evaluation Intelligent Transport System Indonesia, Resdiansyah, mengatakan berbagai kendala bisa saja muncul di fase adaptasi teknologi anyar ini.

"Ada potensi pelanggaran pengguna jalan tol, sengaja ataupun tidak," ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Sistem MLFF merupakan kelanjutan program elektronifikasi jalan tol yang digenjot Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Durasi skema tempel (tapping) kartu tol saat ini masih 5-10 detik. Dengan MLFF, pemerintah berniat menihilkan waktu tunggu transaksi. Artinya, pengemudi bahkan tak perlu mengerem mobil.

Mulai akhir 2022, sistem MLFF akan dipasang di sebagian gardu tol yang diseleksi pemerintah, sebelum dikembangkan secara merata ke semua ruas pada 2023. Tidak perlu membeli alat tambahan, setiap pengendara hanya perlu mengunduh aplikasi khusus di telepon seluler yang terkoneksi dengan sistem navigasi satelit (global navigation satellite system/GNSS).

Pengendara melakukan pembayaran nontunai menggunakan e-toll card di Gerbang Tol RAMP Taman Mini 2, Jakarta Timur. TEMPO/Subekti

Skema pembayaran jarak jauh melalui aplikasi bersaldo itulah yang dinilai masih penuh celah. Menurut Resdiansyah, ponsel pintar bisa gagal menangkap sinyal GNSS dalam situasi tertentu, kemudian berimbas pada kebocoran dana transaksi operator jalan tol. “Misalnya posisi ponsel tidak tepat untuk menangkap sinyal, atau aplikasinya eror. Bisa pula akibat habisnya kuota Internet atau baterai ponsel,” tuturnya.

Dia mengimbuhkan, regulator pun harus mengantisipasi pelanggaran yang sifatnya sengaja, seperti pemalsuan pelat nomor kendaraan untuk lari dari transaksi. “Dari survei kami, ada potensi kebocoran dari 20 persen pengguna jalan tol di awal penggunaan sistem ini, bila tidak ada penegakan hukum yang kuat,” kata Resdiansyah.

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, pun mendesak penguatan sosialisasi dari pemerintah ataupun operator jalan tol. Meski bisa mengurangi beban lalu lintas jalan tol, kata dia, pengguna jalan tol membutuhkan masa adaptasi dan dukungan penjelasan teknis. “Jangan sampai ada yang terkena denda karena melewatkan informasi dan rambu, tapi memang itu risiko awal peralihan teknologi,” ucapnya.

Alih-alih untuk kendaraan pribadi, skema MLFF cenderung dipakai untuk pengawasan kendaraan berat yang melebihi 3,5 ton di sejumlah negara belahan barat, termasuk Jerman dan Rusia. Di Singapura pun, penggunaan GNSS untuk skema electronic road pricing (ERP) baru akan resmi dipakai pada 2023.

Kepada Tempo, anggota BPJT, Eka Pria Anas, menyebutkan MLFF akan disimulasikan di beberapa ruas yang lalu lintasnya padat. Selambat-lambatnya pada Agustus mendatang, sebelum masuk penggunaan resmi pada 15 Desember 2022. “Itu pun masih single lane dengan memakai pembatas untuk melihat kelancaran alat.”

Hingga kemarin, BPJT belum bisa memastikan lokasi simulasi secara persis, tapi kandidatnya sudah ada. Beberapa jalur yang hampir pasti untuk simulasi tersebut adalah jalan tol Profesor Dr Ir Soedijatmo sepanjang 12 kilometer yang merupakan akses keluar-masuk Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang; jalur penyokong Jabodetabek, seperti jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi dan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR); serta jalan tol Bali Mandara sepanjang 12,7 kilometer.

Kendaraan melintas di ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Cilandak-Pondok Pinang, Jakarta. Dok. TEMPO/Fakhri Hermansyah

Dari tujuh konsorsium yang mendaftar prakualifikasi tender MLFF pada pertengahan 2020, Roatex Ltd Zrt, entitas teknologi asal Budapes, Hungaria, memenangi proyek berumur konsesi 10 tahun ini. Karena berupa kemitraan dengan pemerintah, MLFF akan dioperasikan oleh entitas patungan, yaitu Roatex Indonesia Toll System (RITS).

Dia optimistis bisa meredam risiko kebocoran transaksi. “Pengawasannya bersama Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Ada kamera dan mobile unit (petugas bergerak) yang meminimalkan jumlah pelanggar.”

Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol (ATI), Kris Ade Sudiyono, mengatakan pembahasan aspek teknis, komersial, dan legal MLFF antara perusahaan jalan tol dan BPJT terus berlangsung. "Soal persiapan pemasangannya, lebih baik diklarifikasi ke pemerintah."

Kris sebelumnya menyebutkan pelaku usaha jalan tol berani berinvestasi untuk MLFF jika terbukti bermanfaat. "Kepastian usahanya harus dijaga bersama," kata dia melalui keterangan tertulis. Dari catatan ATI, hingga November 2021, investasi industri jalan tol sudah menyentuh Rp 730 triliun dan diprediksi terus naik hingga Rp 1.000 triliun. Mayoritas nilai tersebut dipakai untuk modernisasi teknologi di jalan bebas hambatan.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Harya Setyaka, berharap risiko MLFF bisa ditekan di tahap pengujian. “Biasanya masalah muncul di awal, tapi bisa teratasi, seperti peralihan dari tunai ke kartu tol,” katanya.

HAMDAN CHOLIFUDIN ISMAIL | YOHANES PASKALIS