Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial atau Bansos untuk bantuan pangan penurunan stunting. Hal tersebut diputuskan setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta, Kamis, 25 April kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Arief berujar hal itu sesuai arahan Wakil Presiden Maruf Amin agar Badan Pangan Nasional bersama badan usaha milik negara (BUMN) pangan berkontribusi dalam mendukung pemenuhan gizi bagi keluarga risiko stunting. "Oleh karena itu, bantuan pangan (Banpang) penanganan stunting berupa daging ayam dan telur ayam yang sudah kita mulai sejak tahun lalu, kita lanjutkan tahun ini dan sudah dalam proses penyaluran," ujar Arief dalam keterangannya pada Jumat, 26 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Bantuan pangan ini disalurkan melalui Holding Pangan ID FOOD mulai Maret 2024. Pemerintah menargetkan distribusi bantuan pangan ini sampai 1,4 juta penerima di 7 provinsi.
Arief menyebutkan realisasi penyaluran tahap bantuan pangan penanganan stunting per 24 April 2024 telah diberikan kepada 34.661 Keluarga Risiko Stunting (KRS). Bantuan diberikan dalam bentuk paket daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kilogram dan 10 butir telur ayam. Data KRS tersebut merujuk pada data BKKBN.
Arief menyebutkan program bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penurunan stunting pada 2024 ini ditargetkan sebesar 14 persen. Adapun pada 2022 prevalensi stunting berada di angka 21,6 persen. Menurut Arief, angka ini lebih rendah daripada angka pada tahun 2021 yaitu sebesar 24,4 persen.
Mengutip dari laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2021-2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2023, dilaporkan adanya kenaikan sebesar 0,9 poin menjadi 72,4 dari 71,5. Kenaikan ini disebabkan adanya perubahan indeks, baik pada tingkat indikator maupun tingkat dimensi.
Sebagian besar indeks menunjukkan peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi gizi, yaitu dengan peningkatan indeks sebesar 2,8 poin. Arief berujar pemerintah akan terus berupaya meningkatkan IKPS sebagai sebuah indikator dalam mengukur kinerja pelaksanaan program/intervensi percepatan penurunan stunting.
Adapun dalam Rakernas tersebut, Maruf Amin menekankan pentingnya mengelola potensi bonus demografi agar sumber daya yang ada nantinya dapat menjadi aset dan kekuatan bangsa. Karena itu, ia menggarisbawahi bahwa kualitas sumber daya manusia sangat penting. Salah satunya dengan melakukan upaya mencegah dan menurunkan prevalensi stunting,
“Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional," ujar Maruf.
Ia berujar stunting seharusnya dapat dicegah sejak awal di tingkat keluarga dengan memastikan pemenuhan gizi setiap anggota rumah tangga, ASI eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan, akses sanitasi, dan air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengasuhan yang layak.
Maruf pun meminta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun di daerah tetap terjaga. "Utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini,” ujarnya.
Foto 
