Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Kementerian BUMN menyusun empat opsi penyelamatan Garuda Indonesia.
Opsi penambahan utang, restrukturisasi, hingga likuidasi maskapai penerbangan sudah dilakukan di negara lain.
Pemerintah mengutamakan opsi restrukturisasi Garuda Indonesia.
JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan para pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyusun empat opsi penyelamatan, setelah kinerja maskapai penerbangan pelat merah itu terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, direksi sudah mengetahui rencana tersebut. “Sudah disampaikan pada board of director,” kata dia, kemarin. Namun Irfan enggan memerinci lebih jauh dengan alasan hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian BUMN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam berkas paparan yang diperoleh Tempo disebutkan, empat opsi tersebut merupakan hasil kajian dengan memakai tolok ukur atau benchmark penyelamatan maskapai penerbangan yang dilanda krisis keuangan di berbagai negara. Salah satu strateginya adalah mengucuri Garuda dengan pinjaman ataupun suntikan modal. Dalam berkas itu disebutkan bahwa strategi ini dipakai oleh pemerintah Singapura, Hong Kong, dan Cina untuk maskapai nasional mereka. Namun opsi ini berisiko menenggelamkan Garuda dalam utang besar. “Membuat situasi menantang di masa depan,” demikian petikan berkas paparan tersebut.
Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, di kantor Garuda, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 29 Juli 2020. TEMPO/Tony Hartawan
Sebelum opsi ini mengemuka, Garuda—yang saat ini mengoperasikan 142 unit pesawat—sudah menyepakati pembiayaan melalui penerbitan obligasi wajib konversi (OWK) senilai Rp 8,5 triliun dengan PT Sarana Multi Infrastruktur. Pencairannya masih berjalan secara bertahap.
Opsi lain yang diusulkan dalam paparan tersebut adalah penggunaan hukum perlindungan kebangkrutan untuk upaya restrukturisasi. Melalui skema legal bankruptcy process, pemegang saham mengusulkan restrukturisasi utang, biaya sewa pesawat, ataupun kontrak kerja yang saat ini membebani Garuda. Ada beberapa instrumen untuk skema ini, dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga pasal perlindungan kebangkrutan Chapter 11 seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Cara ini dijalankan oleh LATAM Airlines dari Cile, Malaysia Airlines, dan Thai Airlines.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menyebutkan cara ini menjadi upaya terdepan untuk menolong Garuda. Merujuk pada laporan keuangan yang terakhir dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, utang Garuda mencapai US$ 4,9 miliar atau Rp 70 triliun. Manajemen Garuda sempat menyatakan utang itu bertambah Rp 1 triliun per bulan karena penundaan pembayaran kepada pemasok. “Restrukturisasi utang-utang Garuda. Hanya itu jalannya,” kata dia. Namun upaya ini belum tentu mulus karena belum ada kejelasan mengenai izin restrukturisasi dalam undang-undang di Indonesia.
Opsi berikutnya adalah pemerintah mendirikan maskapai penerbangan nasional yang baru sembari memperbaiki Garuda Indonesia. Maskapai anyar itu diproyeksikan bisa mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi national flag carrier, seperti yang sudah diterapkan pemerintah Belgia untuk Sabena Airlines dan Swiss untuk Swiss Air.
Opsi terakhir adalah membiarkan Garuda bangkrut dan pasar penerbangan nasional diisi oleh maskapai swasta. Cara ini pernah dilakukan Brasil untuk maskapai Varig dan Hungaria untuk Malév Hungarian Airlines.
Eks anggota Ombudsman Republik Indonesia dan pakar penerbangan, Alvin Lie, memperkirakan strategi pembuatan maskapai baru ini lebih unggul daripada opsi lain. Sebab, menurut dia, utang Garuda sudah melampaui nilai total aset. “Secara bisnis, lebih murah membangun maskapai penerbangan baru,” ujar Alvin.
Konsultan penerbangan dari CommunicAvia, Gerry Soejatman, pun sependapat soal biaya pendirian maskapai yang lebih murah daripada melunasi utang. Namun, kata dia, tidak berarti keuangan Garuda Indonesia bakal cepat membaik. Dalam paparan Kementerian BUMN, modal pengembangan maskapai anyar mencapai US$ 1,2 miliar. Cara ini masih dikaji lebih jauh karena pemerintah masih menginginkan Garuda sebagai ikon penerbangan nasional.
Koordinator Sekretariat Bersama Karyawan Garuda Indonesia, Tommy Tampatty, mengatakan para pekerja memiliki usul lain, yaitu pemerintah memberi dukungan sepenuhnya dan meninjau ulang skema operasi serta rute Garuda yang tidak efisien. "Opsi ini akan menyehatkan Garuda secara permanen, dan tanpa harus ada pensiun dini," katanya. Tommy menilai empat strategi yang diusulkan Kementerian BUMN tidak menyentuh akar masalah yang menenggelamkan Garuda dalam krisis.
FRANSISCA CHRISTY ROSANA | YOHANES PASKALIS | JONIANSYAH (TANGERANG)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo