Pemerintah Tambah Peserta Kartu Prakerja

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Pemerintah akan menambah jumlah peserta program Kartu Prakerja gelombang IV yang akan dibuka pada pekan ini. "Kuota jumlah penerima Kartu Prakerja pada gelombang IV akan jauh lebih besar dibanding yang sudah dibuka pada tiga gelombang sebelumnya," kata Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, akhir pekan lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Namun Panji tidak menyebutkan jumlah kuota peserta yang bakal diterima pada gelombang IV. Pada gelombang I-III, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sudah mengakomodasi 680 ribu penerima manfaat Kartu Prakerja. Angka itu setara dengan 12 persen dari total peserta yang dianggarkan pemerintah, yakni 5,6 juta orang, dengan jumlah anggaran Rp 20 triliun. Menurut Panji, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja akan membuka pendaftaran gelombang IV. "Segera setelah disetujui oleh Komite Cipta Kerja," ujarnya.

Panji mengakui bahwa pembukaan pendaftaran gelombang IV meleset dari rencana awal, yaitu akhir Juli. Menurut dia, hal itu terjadi karena Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian yang menjadi regulasi turunan dari dasar hukum terbaru Kartu Prakerja, yakni Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020, masih disusun. Panji juga mengatakan masih ada beberapa kesepakatan dari sejumlah kementerian dan lembaga negara yang sedang diselesaikan. "Manajemen Pelaksana juga sedang menyiapkan hal teknis," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengungkapkan jutaan orang gagal menjadi peserta. Kebanyakan dari mereka tak lolos pada tahap verifikasi. "Kami sudah kehilangan 2 juta peserta dari yang sudah lolos verifikasi e-mail," kata dia, pekan lalu.

Denni menuturkan, meski Manajemen Pelaksana telah membuat empat lapis penyaringan untuk verifikasi data calon peserta, pada kenyataannya tetap ada sejumlah kendala. “Tim developer kami terus memikirkan agar proses verifikasi data ini bisa berjalan semakin baik," ujarnya.

Program Kartu Prakerja sempat ditangguhkan setelah muncul kritik dari beberapa lembaga, salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyoroti empat hal dalam program ini, yaitu pendataan peserta yang tak sinkron dengan data Kementerian Ketenagakerjaan, konflik kepentingan dalam penunjukan mitra penyedia pelatihan, konten pelatihan yang tidak layak, serta pelatihan fiktif yang merugikan negara.

Temuan lain yang krusial adalah validasi calon peserta melalui alat pengenal wajah, yang nilai pengadaannya mencapai Rp 30,8 miliar. KPK menilai hal itu sebagai pemborosan karena Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja seharusnya bisa memverifikasi data peserta melalui nomor induk kependudukan (NIK) dan basis data lain milik pemerintah.

Adapun delapan platform digital Kartu Prakerja, yaitu Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id, mendapat sorotan karena terpilih tanpa melalui aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, ada risiko konflik kepentingan karena lima platform, yaitu Skill Academy by Ruangguru, Pintaria, Sekolahmu, Maubelajarapa.com, dan Pijar Mahir, menunjuk anak usahanya sebagai mitra pelatihan.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program tersebut dimulai kembali setelah ada perbaikan dari sisi kelembagaan dan pelaksana teknis. "Semua sudah clear, secara kelembagaan dan revisi aturannya," ujar dia. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah kemudian memperbaiki tata kelola dan menerbitkan aturan baru. Dalam program Kartu Prakerja gelombang IV, pemerintah akan menambah kuota peserta dari sebelumnya 200 ribu orang menjadi 500 ribu orang.

Sementara pada gelombang I-III program Kartu Prakerja berjalan hanya dengan metode pelatihan online, pada gelombang IV ini pelatihan bisa dilakukan secara online ataupun offline. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pelatihan tatap muka akan mengutamakan protokol kesehatan dan dikoordinasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

FERY FIRMANSYAH