Pemindahan ASN ke IKN

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Jumlah ASN yang akan dipindahkan pada tahap pertama sebanyak 11.916 orang.
Hunian, sekolah, rumah sakit, pasar, dan fasilitas publik lainnya belum sepenuhnya tersedia.
Anggaran pembangunan IKN akan tarik-menarik dengan program makan siang gratis.

PEMERINTAH akan mulai memindahkan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara alias IKN setelah upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Adapun jumlah ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sebanyak 11.916 orang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Proses pemindahan tersebut mundur dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya pada Juli 2024. Menurut Anas, mundurnya jadwal pemindahan terjadi karena hunian yang ada akan digunakan oleh peserta upacara kemerdekaan. “Kami mendapat arahan dari Istana untuk melakukan pemindahan secara bertahap, tapi ASN akan pindah setelah upacara,” ujarnya pada 17 April 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Anas menjelaskan, setiap ASN akan mendapat satu unit apartemen. Namun ada juga unit yang diisi beberapa ASN sekaligus. Dia mengimbuhkan, pemerintah akan membiayai semua proses pemindahan, dari transportasi, pengepakan, hingga penginapan transit. Pemerintah juga menanggung biaya pemindahan keluarga ASN, yang meliputi suami atau istri, dua anak, serta satu asisten rumah tangga.

Menteri Azwar Anas menyebutkan pemerintah akan memberikan tunjangan khusus kepada ASN yang dipindahkan pada tahap pertama. Namun ia mengaku belum bisa merinci jenis tunjangan tersebut karena masih akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Baca:

Pemindahan ASN dinilai Terburu-buru

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai rencana pemindahan ASN ini terlalu terburu-buru. Pasalnya, sejumlah infrastruktur pendukung, seperti sekolah dan rumah sakit, belum selesai dibangun. Akademikus yang juga pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menuturkan pemerintah seharusnya tidak memaksakan pemindahan ASN sebelum semua fasilitas penunjang terbangun. “Kalau hanya memindahkan orang, mudah. Tapi kondisi infrastruktur belum siap,” kata dia kemarin.

Trubus mengungkapkan, supaya bisa bekerja optimal, ASN perlu membawa serta keluarganya. Karena itu, dibutuhkan sekolah dan guru yang memadai serta sarana pendukung lain, seperti tempat rekreasi dan pasar. “Perlu ada sentra-sentra kebutuhan sehari-hari. Kalau lokasi sentra berada di luar kawasan IKN, bagaimana transportasinya,” ucapnya.

Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, Trubus berpendapat bahwa ASN sebetulnya enggan pindah meski diimingi-imingi berbagai insentif. Musababnya, ASN khawatir manfaat yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ia pun menyebutkan penanganan ASN berbeda dengan personel TNI yang siap ditempatkan di mana saja. "Pemindahan yang dipaksakan akan menimbulkan masalah baru.”

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menuturkan pemerintah seharusnya membuat kajian antropologi sebelum memindahkan ASN ke IKN. Kajian itu diperlukan sebagai sarana mitigasi konflik sosial di IKN yang merupakan wilayah baru.

Agus menyebutkan negara lain perlu waktu puluhan tahun untuk memindahkan para pegawainya ke ibu kota baru karena menunggu semua fasilitas publik tersedia. Ia mencontohkan pembangunan ibu kota baru Mesir di timur Kairo. Pembangunan proyek berbiaya sangat besar itu dilakukan secara beberapa tahap selama puluhan tahun.

Ia mengatakan para ASN akan dipindahkan ke tempat yang tidak jelas kondisinya. Karena itu, pemerintah harus menjamin kesiapan semua sarana pendukung untuk mereka tinggal. “Harus sudah ada sekolah, rumah sakit, dan pasar. Jadi, seharusnya perlu perencanaan yang matang dan tidak terburu-buru.”

Perkembangan Pembangunan IKN

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 12 Februari 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga/rwa.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Sumadilaga mengungkapkan bahwa 12 menara apartemen akan selesai dibangun pada Juli mendatang untuk menampung ASN gelombang pertama. Menurut dia, saat ini kemajuan pembangunan 47 menara sudah mencapai 35-40 persen dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Danis menambahkan, pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga terus berjalan. “Tapi tidak sekaligus akan selesai pada Juli,” ujarnya saat dihubungi Tempo, 20 April 2022. Salah satu fasilitas pendukung yang akan dibangun adalah dua sekolah di luar dan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Sebelumnya, peletakan batu pertama pembangunan Nusantara Intercultural School sudah dilakukan di IKN pada November 2023.

Di samping itu, pemerintah dan pihak swasta juga tengah membangun beberapa rumah sakit. Sembari menunggu pembangunan rumah sakit selesai, Danis menimpali, pemerintah akan menyiapkan klinik kesehatan di masing-masing menara apartemen. “Pembangunan semua fasilitas tidak bisa dilakukan sekaligus, tapi sejauh ini masih berjalan sesuai dengan target,” dia mengatakan.

Beban Keuangan Negara

Pekerja menyelesaikan pembangunan jalan di istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 12 Februari 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan total pendanaan pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun. Pendanaan itu terdiri atas dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 90,4 triliun serta dari investor dalam dan luar negeri sebesar Rp 375,6 triliun. Sejak 2022 hingga Januari 2024, pemerintah sudah memakai anggaran negara sebanyak Rp 72,8 triliun.

Trubus berucap, rencana pemindahan yang terburu-buru akan semakin membebani keuangan negara. Alasannya, pemerintah harus mengeluarkan biaya pemindahan hingga tunjangan dalam jumlah besar. Ia menuturkan rencana pengeluaran tersebut merupakan pemborosan anggaran di tengah kondisi perekonomian global yang terguncang.

Dia mengatakan pemindahan kegiatan pemerintahan yang dilakukan setelah upacara kemerdekaan pada tahun ini semata-mata hanya ambisi politik Presiden Joko Widodo. Trubus khawatir pemerintahan selanjutnya tidak akan serius menjalankan pemerintahan di IKN. Apalagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden terpilih memiliki program yang juga membutuhkan anggaran besar, seperti makan siang gratis. Pada tahap pertama, program makan siang gratis ditaksir membutuhkan dana Rp 120 triliun. “Kelanjutan IKN masih tanda tanya karena Prabowo akan berpikir rasional,” ujarnya.

Baca:

Gelagat akan tersandungnya pembangunan IKN ke depan tampak dari pernyataan Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra Soedradjad Djiwandono dalam sebuah wawancara pada Maret 2024. Dia berpendapat, program makan siang gratis harus mendapat prioritas lebih besar ketimbang pembangunan IKN. Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998 itu pun berujar, IKN tidak bisa diselesaikan sekaligus dalam tempo singkat, melainkan harus dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang.

Wakil Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer, pernah pula menyatakan pemerintahan baru akan menjalankan pembangunan IKN dan program makan siang gratis secara pararel. Namun, dia menambahkan, program yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan rakyat tetap menjadi prioritas. “Kesejahteraan dan kesehatan rakyat akan lebih menjadi prioritas, tapi program IKN tetap akan paralel dengan program yang sudah ada,” ujarnya ketika dihubungi, Sabtu, 30 Maret 2024.