Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menilai pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghitung ulang megaproyek seperti makan bergizi gratis dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut berkaca pada kondisi ekonomi global yang tak stabil serta nilai tukar rupiah yang terus melemah. “Saya kira akan dikalkulasi ulang prioritas rasional nanti. Hal itu yang sekarang lagi dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,” ujar Tauhid Ahmad saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ahad, 23 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Tauhid mengatakan, pemerintah sekarang tengah menyesuaikan anggaran dengan RPJMN untuk pemerintahan baru. Namun, penyesuaian itu baru di sisi prioritas. Bila anggaran terealisasi, dia mengatakan, pada tahun-tahun berikutnya pemerintah harus merealokasi sehingga memangkas anggaran kementerian atau lembaga lain.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Megaproyek seperti IKN, menurut Tauhid harus ditopang investasi. Namun, menurutnya pihak swasta sedang menunggu kepastian dari penerintah. Sebab, dengan kondisi sekarang, nominal yang harus diinvestasikan sangat besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengingatkan pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN saat membentuk program-program pada era pemerintahannya kelak.
Bendahara Negara menyampaikan ini usai rapat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis sore, 20 Juni 2024.
Sri Mulyani menjelaskan beberapa asumsi makro yang telah disepakati pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp15.300-15.900 per dolar Amerika Serikat (AS). Lalu ada suku bunga SBN 6,9-7,2 persen, harga minyak 80-85 dollar AS per barel, lifting minyak 600-605 ribu barrel per hari, lifting gas 1.003.000 sampai 1.047.000 barel ekuivalen minyak per hari.
Mengenai APBN 2024 akan dijaga dengan melihat pergerakan kurs, harga minyak, maupun dari sisi SBN dan imbal hasilnya. “Pesannya adalah APBN tetap dijaga secara hati-hati karena ini adalah instrumen penting,” kata Sri Mulyani.
Pilihan editor: Ada Potensi Defisit Anggaran Bakal Mepet Kalau Pemerintah Luaskan Program Makan Bergizi Gratis
HAN REVANDA PUTRA