Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiri, menyarankan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak mengeksekusi rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di tahun pertama mereka menjabat. Menurut Wijayanyo, sebaiknya pemerintahan di masa transisi berfokus untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Di awal masa awal kepresidenan, Pak Prabowo fokus dulu untuk menciptakan stabilitas perekonomian nasional," kata Wijayanto dalam diskusi di kampus Paramadina, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wijayanto menilai keputusan membentuk lembaga yang bertujuan untuk mendongkrak penerimaan negara, itu, mesti berdasarkan kajian yang mendalam. Dia menilai pemerintah Prabowo-Gibran tidak perlu buru-buru merealisasikan wacana tersebut. "Kalaupun nanti benar akan dilaksanakan setelah ada kajian mendalam, mungkin bisa di tahun kedua atau ketiga," ujar dia.
Waijayanto menambahkan alasan lainnya mengapa pembentukan BPN harus diundur. Pertama kondisi penerimaan negara dari sektor pajak sedang menurun. Membentuk lembaga negara baru di masa transisi juga berisiko menurunkan kepercayaan publik. "Proses pembentukkannya juga harus teliti dan melibatkan orang-orang berintegritas," katanya.
"Tapi kalau langsung diumumkan BPN baru, tentu ini akan kontraproduktif dengan kondisi penerimaan pajak kita. Apalagi di saat yang sama sedang terjadi penurunan," tambahnya.
Badan Penerimaan Negara atau BPN merupakan salah satu program strategis dalam visi-misi Prabow0-Gibran. Bertujuan untuk meningkatkan rasio pendapatan negara dari sektor pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 10 persen menjadi 23 persen.
Dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran disebutkan sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak.
"Untuk itu negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. “Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen,” tulis Prabowo-Gibran dalam dokumen visi-misi mereka.
Foto 
