Pengusaha Persoalkan Kewajiban Penyimpanan Pusat Data

JAKARTA – Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika mematangkan isi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketua Bidang Hubungan Antar-Lembaga Dewan Pengurus APJII, Tedi Supardi Muslih, mengatakan tengah menanti kepastian ihwal penempatan pusat data atau data center yang diatur dalam regulasi tersebut. "Kami ingin melihat bagaimana pemerintah mengatur klasifikasi data," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Perombakan PP Nomor 82 Tahun 2012 dicetuskan pemerintah demi perlindungan data pribadi konsumen. Namun, sejak tahun lalu, proses revisi aturan ini menuai perdebatan lantaran berpotensi merugikan bisnis digital di Tanah Air. Aturan ini mengharuskan perusahaan digital pengelola data menempatkan basis datanya di Indonesia.

Dalam perbincangan terakhir dengan pemerintah, kata Tedi, aturan pengalokasian data center diatur di Pasal 17 pada draf tersebut. Pengelola data, menurut dia, mengharapkan kategorisasi yang jelas dalam aturan tersebut. Data sensitif seperti nomor induk kependudukan (NIK) disepakati akan dijaga agar tidak bocor. Namun, ia melanjutkan, terdapat data berisiko rendah untuk kepentingan bisnis yang bisa dikelola dari luar negeri lewat sistem komputasi awan. "Selain soal investasi, pelaku usaha menimbang jaminan infrastruktur kalau harus membangun basis, misalnya listrik," ujarnya. "Kalau black out (listrik padam), data center bisa kacau."

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, memastikan lembaganya mengawasi penerapan revisi PP Nomor 82 Tahun 2012. Awal tahun ini, kata dia, Ombudsman sempat menampung keluhan pelaku industri digital. "Kominfo sudah meminta agar data center disimpan di Indonesia, tapi ada yang menganggap infrastruktur lokal belum memungkinkan."

Adapun Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, menargetkan revisi aturan rampung bulan depan. Rancangannya sedang diperiksa dan diproses sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, selama 30 hari sejak 16 Agustus lalu.