Lambat Menyerap Anggaran Pemulihan

JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hanya sebesar 88,5 persen atau Rp 658,9 triliun dari pagu Rp 744,77 triliun. Ia menyebutkan penyebab dana PEN tak terserap sepenuhnya adalah adanya program-program yang tidak berjalan atau dicairkan, serta pengembalian penempatan dana.

Airlangga mengungkapkan, terdapat sejumlah program yang memiliki realisasi rendah, salah satunya adalah program dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga 31 Desember 2021, ucap dia, penyerapan anggaran program tersebut diprediksi hanya sebesar 76,9 persen dari pagu atau Rp 116,2 triliun. “Ada anggaran imbal jasa penjaminan sebesar Rp 30 triliun yang dikembalikan karena perbankan merasa likuiditasnya cukup, sehingga tidak butuh tambahan anggaran untuk program penjaminan UMKM,” katanya, kemarin. Adapun pos anggaran dengan realisasi tertinggi adalah perlindungan sosial sebesar 91,3 persen atau Rp 170,5 triliun.

Pembuatan mebel di Klender, Jakarta, 27 Agustus 2021. Tempo/Tony Hartawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, hingga 24 Desember 2021, realisasi anggaran PEN baru sebesar Rp 535,38 triliun atau 71,88 persen dari pagu. Artinya, kata dia, dalam kurun waktu sepekan, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 209,39 triliun yang harus dibelanjakan. “Ini adalah kebutuhan belanja yang luar biasa besar. Kami akan memantau semua program pemulihan ekonomi di bawah kementerian/lembaga maupun daerah, apakah bisa menjalankan apa yang sudah dialokasikan,” ucap Menteri Keuangan.

Dia menambahkan, kemampuan penyerapan anggaran tersebut akan menentukan momentum pemulihan ekonomi pada kuartal IV 2021. Dari seluruh kluster anggaran PEN, satu-satunya kluster yang mencapai target realisasi 100 persen adalah insentif usaha, yaitu sebesar Rp 63,8 triliun. “Sisanya masih harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan program-programnya atau bisa dilanjutkan di tahun depan berdasarkan evaluasi kami,” ujar Sri Mulyani.

Serapan anggaran PEN yang lambat mendapat sorotan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Analis kebijakan KPPOD, Sarah Hasibuan, berujar bahwa realisasi anggaran pemulihan yang lambat akan berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi di daerah. Terlebih, menurut dia, pertumbuhan realisasi penyerapan anggaran yang dilaporkan secara berkala juga tidak menunjukkan percepatan yang signifikan. “Dukungan UMKM dan korporasi menjadi kluster dengan penyerapan terendah. Ini sangat disayangkan, mengingat peran dua sektor ini vital sebagai penyokong ekonomi daerah,” ucapnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebutkan implementasi program PEN masih memerlukan perbaikan di berbagai sisi agar dapat terserap optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Perbaikan yang sangat mendesak adalah mengenai mekanisme pencairan dana PEN. Jangan ada lagi persoalan data yang belum terintegrasi atau butuh verifikasi yang lama,” ucapnya.

Bhima mengimbuhkan, distribusi anggaran untuk program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara khusus dan spesifik menyasar sektor-sektor yang membutuhkan bantuan. “Misalnya untuk industri perhotelan, apakah akan diberi keringanan biaya listrik, air, atau pajak. Lalu industri penerbangan, harus diberi insentif yang sesuai untuk mendorong mereka tetap beroperasi.”

GHOIDA RAHMAH