Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Realisasi program peremajaan sawit rakyat tahun ini masih jauh dari target. Pemerintah bergegas mempercepat penyaluran dana peremajaan mulai tahun depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrahman menyatakan penyaluran dana peremajaan sawit hingga 6 Desember lalu mencapai Rp 1,98 triliun. "Dana ini digunakan untuk membiayai 30.680 pekebun dengan total luas lahan 71,237 hektare," ujar dia kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Angka tersebut belum mencapai separuh dari target peremajaan sawit rakyat tahun ini yang dipatok 180 ribu hektare pada 2020. Eddy menuturkan terdapat sejumlah kendala pada penyaluran tahun ini, salah satunya pandemi Covid-19. Proses pengajuan peremajaan dari petani yang dilakukan berjenjang dari dinas perkebunan di daerah hingga Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian sempat terhambat pembatasan kegiatan untuk pencegahan Covid-19.
Selain itu, masalah legalitas masih menjadi kendala penyaluran dana. Eddy juga menemukan banyak kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti program peremajaan sawit rakyat. Dia mencatat tak sedikit pula yang membatalkan terlibat dalam program. Salah satunya adalah karena mereka telah menjaminkan lahannya untuk mengajukan utang di bank.
Bersama Direktorat Jenderal Perkebunan, BPDPKS berencana menggencarkan pendampingan kepada petani sawit yang tergabung dalam koperasi ataupun kelompok tani untuk mengurus persyaratan mengikuti program peremajaan sawit. "Kami memberikan dukungan dana kepada dinas perkebunan di daerah untuk kegiatan itu," kata dia. Pemerintah juga menunjuk tenaga surveyor independen untuk membantu sosialisasi dan advokasi program peremajaan sawit rakyat.
Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Manurung, berharap pemerintah segera mempercepat penyaluran dana program peremajaan sawit. "Strateginya dengan menyelesaikan masalah sawit dalam kawasan hutan karena itu kendala utamanya," tuturnya.
Gulat mencatat sebanyak 83 persen pengajuan peremajaan sawit rakyat gugur karena kebunnya berada di dalam kawasan hutan. Dia mencatat saat ini terdapat 3,2 juta hektare perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Setengahnya atau 1,7 juta di antaranya berada di Provinsi Riau. "Kami menunggu penyelesaiannya melalui peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja," kata dia.
Selain itu, Gulat berharap pemerintah mulai menyalurkan bantuan sarana dan prasarana, seperti bibit, pupuk, dan perbaikan jalan. Sejak BPDPKS didirikan, dia mencatat penyerapannya masih nol. Terkait dengan hal ini, BPDPKS menyatakan telah mempersiapkan anggaran Rp 200-250 miliar untuk disalurkan pada tahun depan.
Terhitung mulai tahun ini hingga dua tahun mendatang, pemerintah menargetkan mampu meremajakan sawit rakyat seluas 540 ribu hektare. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan sawit. Indonesia membutuhkan tambahan pasokan sawit untuk mendukung program pencampuran biodiesel dan solar. Untuk tahun ini saja pemerintah menargetkan penyerapan B30 sebanyak 9,59 juta kiloliter.
VINDRY FLORENTIN
Peremajaan Kebun Sawit Jauh dari Target
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
