Belum Sejahtera meski Harga Pangan Naik

Suganda mengaku menjual stok gabah terakhir yang dimilikinya sekitar dua bulan lalu dengan harga Rp 8.200 per kilogram. Harga ini lebih tinggi dibanding harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling (GKG) yang ditetapkan senilai Rp 6.200 per kg dan Rp 6.300 per kg di gudang Bulog. “Saat dijual, untung. Tapi sekarang sudah kehabisan dan harus beli beras,” katanya.

Ia mengatakan memiliki dua titik sawah masing-masing seluas sekitar 1 hektare. Sayangnya, pada musim panen lalu, salah satu sawahnya hanya menghasilkan 2 ton GKG per hektare. Sementara itu, sawahnya lainnya menghasilkan 4,5 ton GKG per hektare. Minimnya produktivitas gabah disebabkan oleh sulitnya pasokan air dan serangan organisme pengganggu tanaman.

NTP Tanaman Pangan Meningkat Saat Paceklik

Seorang petani berjalan di antara tanaman padi yang mengalami kekeringan di Aceh Besar, Aceh, 14 Januari 2024. ANTARA/Ampelsa

Guru besar IPB University, Dwi Andreas Santosa, menyebutkan NTP, khususnya tanaman pangan, memang selalu meningkat saat paceklik. “Saat ini masih paceklik. Wajar NTP tinggi. Biasanya cenderung menurun saat panen raya,” katanya saat dihubungi kemarin. 

Tingginya NTPP pada masa paceklik atau saat produksi sedikit membuat petani tidak merasakan untung yang besar. Dia menjelaskan, kesejahteraan petani baru bisa tercapai jika NTP terjaga tetap tinggi ketika panen raya.

Pada musim panen raya, ia mengimbuhkan, penurunan harga di tingkat usaha tani bisa jauh lebih besar daripada penurunan harga di tingkat konsumen. Dia berpendapat, pemerintah perlu mengintervensi harga saat panen raya. “Mempertahankan harga yang baik saat panen raya sangat penting. Itu yang memiliki nilai yang sangat besar terhadap kesejahteraan petani.”

Selain itu, Andreas mengimbuhkan, NTP di atas 100 poin berarti kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih tinggi ketimbang kenaikan harga produk yang dikonsumsi petani, baik berupa sarana produksi maupun konsumsi.

Selama sepuluh tahun terakhir, NTP, khususnya subsektor tanaman pangan, beberapa kali berada di bawah 100. Hal itu berarti petani pangan merugi. Menurut catatan BPS, pada 2021 dan 2022, NTPP berada di kisaran 98 poin. “Rata-rata NTP tanaman pangan pada sepuluh tahun terakhir hanya 101. Itu teramat kecil untuk memantik kesejahteraan petani.” 

Jumlah Petani Gurem Meningkat

NTP juga bukan satu-satunya indikator kesejahteraan petani. Andreas berujar, indikator yang perlu dilihat saat ini adalah luas lahan yang dikelola. Berdasarkan data sensus pertanian BPS 2023, jumlah petani dengan penguasaan lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare atau jumlah petani gurem bertambah. Pada 2013, jumlah petani gurem sebanyak 14,25 juta orang, sedangkan pada 2023 meningkat menjadi 17,24 juta orang. 

Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, juga mengatakan peningkatan NTP belum bisa menjadi indikator kesejahteraan. “Kalau benar petani makin sejahtera, tidak mungkin jumlah petani lahan sempit meningkat karena nilai tambah sektor pertanian rendah, keuntungan tipis. Bahkan NTP 2021-2022 di bawah 100. Artinya merugi,” katanya.

Ia menambahkan, petani belum sejahtera meski harga pangan naik. Penyebabnya adalah kenaikan harga pangan juga dipicu oleh panjangnya rantai pasok distribusi. Distribusi, ucap Eliza, menentukan harga jual di tingkat konsumen lantaran yang menyalurkan produk pertanian adalah perantara. 

“Struktur pasar komoditas pertanian cenderung oligopsoni di tingkat petani dan oligopoli di tahapan selanjutnya. Kondisi inilah yang berpotensi menyebabkan asimetris informasi, termasuk harga,” ujarnya. Ia menduga perantara yang memegang kendali stok sebelum mencapai tingkat retail mendapat keuntungan yang juga besar.

Eliza mengatakan petani saat ini belum sejahtera karena banyak dari mereka tidak bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Mereka harus memiliki tambahan pendapatan lain karena pendapatan dari pertanian tidak cukup," ia mengungkapkan.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia Muhammad Qomarun Najmi. “Banyak petani yang memenuhi kebutuhan hidupnya dari pekerjaan dan kegiatan-kegiatan lain, seperti buruh serabutan dan buruh bangunan,” ujarnya, kemarin.

Ia menuturkan program peningkatan kesejahteraan petani saat ini belum menjangkau hal-hal mendasar yang menjadi hak-hak petani, terutama akses lahan. 

Dia menilai peningkatan pendapatan petani relatif sedikit karena skala kepemilikan lahan atau pengerjaan lahan petani sempit. Secara umum, pendapatan petani dari usaha pertanian tanaman pangan hanya mampu memenuhi 20 persen kebutuhan petani.

Qomarun mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan jaminan harga dan  jaminan pasar. Selama ini, pemerintah masih melihat harga dari sisi kepentingan konsumen. “Sehingga yang sering terjadi, harga ditetapkan di bawah biaya produksi petani dan keuntungan petani turun.”

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, ucap Arief Prasetyo Adi, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. “Seperti mempersiapkan offtaker (pembeli) untuk produk pertanian dengan harga yang terbaik,” ujarnya.  

Tempo sudah menanyakan perihal NTP dan program peningkatan kesejahteraan petani kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri. Namun, hingga berita ini ditulis, Kuntoro belum merespons. 

ILONA ESTERINA | IVANSYAH (CIREBON)