Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggenjot penawaran 30 proyek energi, industri strategis, perkebunan dan manufaktur, hingga perumahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Direktur PINA, Ekoputro Adijayanto, menargetkan penyelesaian pembiayaan Rp 80-100 triliun tahun ini. "Sepanjang tahun lalu sudah masuk Rp 47 triliun. Tentu target kami tahun ini lebih besar," kata dia di Gedung Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tahun lalu, PINA menyepakati pendanaan berbagai sektor, seperti pembangunan jalan tol sepanjang 700 kilometer serta pembangkit listrik 225 megawatt. Tahun ini, PINA mengejar kesepakatan pembiayaan untuk 30 proyek dengan investasi US$ 50,9 miliar atau Rp 707,9 triliun.
Untuk menarik minat investor asing dan dalam negeri, Eko mengatakan perlu ada perbaikan iklim investasi infrastruktur, termasuk dengan cara memangkas aturan yang menghambat. "Harus kami gedor terus, mendiskusikan pengembangan kemudahan berbisnis."
Pemerintah tengah mengembangkan berbagai skema alternatif untuk mengurangi beban anggaran. Peran swasta diperkuat untuk menopang kebutuhan investasi infrastruktur Rp 6.000 triliun pada 2020-2024. Kebutuhannya melonjak 34 persen dari periode 2015-2019 sebesar Rp 4.796 triliun.
Eko menilai tantangan PINA lebih besar dibanding skema public private partnership atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang masih mendapat jaminan. "Tak ada guarantee pada proyek PINA, tapi rasio pengembalian investasinya kami patok di atas 13 persen," kata dia. "Yang rasionya 6-12 persen akan masuk KPBU."
Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Erwin Dimas, mengatakan ada 80 proyek dari 11 sektor yang dikembangkan dengan skema KPBU. Adapun Direktur Finansial Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Joseph Sondang Tobing, mengatakan unitnya masih harus mengawal puluhan proyek strategis nasional (PSN) yang persiapannya belum juga rampung. Sepertiga dari 30 proyek yang tengah masuk radar PINA tahun ini merupakan PSN, seperti pengembangan aerocity Bandar Udara Kertajati senilai Rp 33 triliun, dan pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi senilai Rp 23 triliun. "Selalu kami monitor agar bisa segera masuk tahap transaksi, atau setidaknya sampai design engineering," katanya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan juga memasang target pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 3,9 juta unit untuk 2020-2024. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan kebutuhan untuk target tersebut mencapai Rp 780 triliun, sedangkan pemerintah hanya menyanggupi maksimal 30 persennya. "Keterlibatan swasta sudah bukan pilihan, tapi keharusan," katanya, kemarin.
YOHANES PASKALIS PAE DALE
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
