Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) belum memastikan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) skala kecil dan menengah berbasis thorium. Perusahaan pelat merah ini masih menunggu respons pemerintah untuk pembangunan PLTN tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Itu tugas pemerintah. Kami hanya mendukung (rencana pemerintah)," kata Direktur Manajemen PLN Adi Lumakso, seusai menghadiri diskusi "Harnessing Hydrogen & Ammonia: Pioneering Sustainable Investment Pathways In Indonesia" di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembangunan PLTN itu direncanakan dalam kerja sama Kementerian Energi dan Sumber Daya dengan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Kerja sama itu merencanakan pembangunan sejumlah proyek energi bersih, seperti kendaraan listrik, PLTN. Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama ini berlangsung di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis, 16 Maret 2023.
Menurut Adi, baik potensi alam maupun jasa yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek PLTN di Indonesia cukup banyak. Namun proses pembangunan itu diputuskan oleh pemerintah. Selain itu, harus bisa dipastikan bahwa PLTN menjadi pembangkit yang menjadi solusi.
"Ini kan harus kita mitigasi," tutur dia. "Kita PLN hanya akan mengikuti perintah pemerintah."
Dia menjelaskan bahwa proyeksi pembangunan PLTN sudah ada sejak lama. Namun untuk proses pembangunan hingga kini belum berjalan. Bahkan belum ada perencanaan pembangunan pada tahun depan. Alasannya masih ada potensi pembangkit yang lain yang akan terus dikembangkan PLN.
"Proyeksinya kita lihat saja. Kami masih mengembangkan potensi yang lain, seperti PLTU (pembangkit listrik tenaga uap), dan lainnya," tutur dia. Adi menjelaskan, proyek PLTN menjadi opsi terakhir. Jika pemerintah memutuskan pembangunan proyek tersebut, maka PLTN itu akan dieksekusi.
Foto 
