Bagaimana Kesiapan IKN Menjelang Upacara Kemerdekaan

PRESIDEN Joko Widodo bertolak ke Kalimantan Timur sehari setelah dua pemimpin Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengundurkan diri. Jokowi menghabiskan satu hari penuh untuk inspeksi hingga menghadiri seremoni di sejumlah titik di ibu kota baru.

Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi salah satu lokasi yang ia sambangi. Presiden meresmikan beroperasinya waduk yang menampung hingga 16 juta meter kubik air dengan luas genangan 322 hektare itu. "Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan sebagian untuk Kota Balikpapan," ujarnya, kemarin.

Infrastruktur ini juga akan berperan sebagai pengendali banjir di IKN serta destinasi wisata baru di Kalimantan. Bendungan juga bisa menjadi sumber listrik IKN karena bakal dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya terapung dengan kapasitas 100 megawatt.

Khusus untuk kebutuhan air bersih, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah sudah selesai memasang pipa dari bendungan menuju instalasi pengolahan air (IPA) lalu ke reservoir di kawasan inti pemerintahan di Nusantara. "Nanti dari IPA, air akan dipompa ke reservoir dalam bentuk air minum 2 x 6.000 meter kubik untuk kebutuhan IKN," ujarnya seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini pemerintah sedang menunggu kedatangan pompa untuk menyalurkan air tersebut. Kementerian menargetkan air bisa mulai masuk ke IKN per Juli 2024. Air bersih ini menjadi salah satu infrastruktur utama untuk menyambut aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Rencananya, pemerintah memulai pemindahan ASN tahun ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah secara bertahap bakal memindahkan ASN, dimulai oleh sejumlah menteri. "Juli nanti sebagian menteri ada yang pindah, termasuk Pak Basoeki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ujarnya seperti dilansir keterangan tertulis.

Selanjutnya, jajaran eselon I yang bakal pindah. Pemerintah menargetkan arus pertama bakal tiba mulai September 2024. Di urutan pertama, sebanyak 179 eselon I dari 38 kementerian dan lembaga akan berkantor dari Nusantara. Tahap kedua terdiri atas 91 unit eselon I dari 29 kementerian dan lembaga. Tahap selanjutnya adalah 378 eselon I dari 59 kementerian dan lembaga. "Ini kenapa ada prioritas, kami sesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintah," ujar Anwar.

Penentuan pegawai yang berangkat pada gelombang pertama maupun selanjutnya berada di tangan masing-masing kementerian dan lembaga. Anwar menjanjikan insentif khusus untuk ASN yang pindah di tahap pertama.

Kesempatan untuk bekerja dari Nusantara tidak hanya tersedia bagi pegawai pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah juga membuka kesempatan untuk calon ASN bekerja di Nusantara. Mutasi pegawai pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur juga tersedia untuk mengisi formasi ASN di IKN.

Pada tahap awal, pemerintah masih akan berfokus pada persiapan miniatur pemerintahan. Setelahnya bakal dimulai penerapan kantor bersama dan sistem layanan bersama. Di fase ketiga, pemerintah mulai mengimplementasikan sistem smart government. Penerapan tiap tahapan bakal menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur di IKN.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, menuturkan pembangunan gedung dan infrastruktur IKN tahap pertama hampir rampung. "Kantor presiden sudah hampir 90 persen dan istana progresnya sekitar 80 persen," katanya, kemarin. Sementara itu, kantor untuk menampung aparatur sipil negara (ASN) pun telah selesai dibangun. Lantai 1-3 bangunan tersebut sudah siap digunakan, sementara di dua lantai lainnya pemerintah masih melengkapi interiornya.

Hunian untuk pegawai pemerintah juga hampir siap. Sebanyak 36 rumah menteri contohnya telah siap huni. Menurut Danis, presiden bahkan bermalam di salah satu rumah dinas dua lantai tersebut dalam kunjungan kali ini. "Jadi, nginepnya bukan glamping lagi."

Adapun untuk ASN, pemerintah tengah menggarap pembangunan 12 menara yang bakal rampung pada Juli mendatang. Total terdapat 60 unit hunian dan 2.160 kamar di menara tersebut. Secara berbarengan, pemerintah juga mendirikan rumah susun bagi anggota kepolisian dan Badan Intelijen Negara yang ditargetkan rampung pada waktu yang sama.

Secara total, pemerintah mendirikan 47 menara untuk ASN serta anggota penegak hukum dan keamanan. Sebanyak 29 menara terdiri atas 1.740 unit hunian bakal digunakan ASN, sementara 18 menara lainnya akan diisi anggota TNI dan Polri dengan total 1.080 unit hunian.

Pemerintah juga melengkapi fasilitas tambahan, seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam kunjungannya kemarin, Jokowi menghadiri peresmian dimulainya pembangunan Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Nusantara serta pembangunan Kampus Program Doktor Internasional Universitas Gunadarma. Sejumlah rumah sakit pun sedang dalam tahap pembangunan, seperti Mayapada, Abdi Waluyo, serta Hermina.

Fasilitas lain yang disediakan adalah transportasi. Awal bulan lalu, pemerintah baru menyelesaikan pembangunan jalur kereta otonom tanpa rel atau autonomous rail transit (ART) di IKN. Lokasinya berada di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Timur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Rampungnya jalur tersebut membuat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan uji coba moda transportasi tersebut pada Agustus 2024.

ART merupakan transportasi massal yang dikembangkan perusahaan asal Cina, yaitu CRRC Corp., Ltd. Berbeda dengan kereta yang berjalan di atas rel, ART beroperasi di jalan raya menggunakan ban karet. Lintasannya virtual dengan sistem persinyalan layaknya kereta. "Kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi," ujar Budi. 

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 4 Juni 2024. BPMI Setpres/Vico

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar para ASN terjamin sebelum ASN akhirnya pindah. Insentif memang tawaran yang baik bagi para pegawai tersebut. "Tapi kebutuhan dasar harus terjamin dan tersedia dulu," ujarnya. Bukan hanya hunian, kebutuhan dasar ini juga mencakup fasilitas kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kemudahan akses kepada sembako (bahan kebutuhan pokok) alias bisa berbelanja dengan mudah. 

Sebelum benar-benar pindah, target besar pemerintah yang pertama adalah menggelar upacara kemerdekaan Indonesia di Nusantara pada 17 Agustus mendatang. Salah satu tujuan kunjungan Jokowi kemarin yaitu mengecek kesiapan di Nusantara. Kemarin, pemerintah memulai simulasi pelaksanaan upacara di lapangan yang baru saja mereka selesaikan.

Fasilitas pendukung acara tersebut juga sudah mulai rampung. Awal bulan ini pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan bandar udara untuk very very important person (VVIP) di IKN. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan fasilitas tersebut bisa beroperasi per 1 Agustus 2024. Pada Juli mendatang, pemerintah bakal memulai uji coba operasi untuk memastikan bandara bisa digunakan untuk menyambut peserta upacara kemerdekaan pertama di Nusantara pada 17 Agustus nanti.

Hotel Nusantara untuk menampung para tamu undangan pun hampir selesai. Hingga awal Mei 2024, pembangunan penginapan dengan 190 kamar ini sudah mencapai lebih dari 80 persen. "Setelah kami meninjau beberapa fasilitas, kami bisa pastikan bahwa pada akhir Juli, awal Agustus, siap dioperasikan, terutama Hotel Nusantara," ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis.

Danis optimistis pembangunan di IKN berjalan sesuai dengan target, terutama untuk memastikan pemindahan ASN berjalan lancar. Dia memastikan pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN tak menyebabkan gangguan untuk mencapai target pemindahan ibu kota. "Ini kan berdasarkan kontrak antara Kementerian PUPR dan penyedia jasa. Jadi, kami menjalankan program yang ada," kata Danis.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mengajukan surat pengunduran diri kepada Jokowi. Kabar ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin, 3 Juni 2024. Praktikno mengklaim tak mengetahui alasan di balik keputusan tersebut. Namun ia menyebutkan keputusan tersebut sudah lama menjadi perbincangan. 

Kini posisi yang ditinggalkan Bambang dan Dhony dijabat oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni. Menurut Basuki, dia menerima tugas untuk mempercepat pembangunan IKN. Pekerjaan pertama mereka adalah memutuskan status tanah di IKN untuk menarik minat investor. Tanpa kepastian lahan, Basoeki menyatakan investor masih ragu untuk menanamkan modal. "Kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN, apakah dijual, disewa, atau KPBU," ujar Basuki.