Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Proyek Peringatan Multi-Bencana Dimulai pada 2020

BNPB memanfaatkan pinjaman Bank Dunia Rp 2 triliun untuk modal awal.

4 Oktober 2019 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 39 yang kandas saat gempa bumi dan tsunami Palu dan Donggala di Pelabuhan Wani, Donggala, Sulawesi Tengah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memulai pembangunan sistem peringatan dini multi-bencana (multi-hazard early warning system/MHEWS) pada tahun depan. Deputi bidang Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja, mengatakan lembaganya sedang memperkuat desain pokok proyek tersebut. "Tinggal perincian grand design, lalu dieksekusi. Harapannya, 2024 mulai dipakai," ucap dia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Terdapat empat paket pekerjaan utama dalam pengembangan MHEWS, dari riset risiko bencana, penguatan alat pantau kebencanaan, pelatihan mitigasi, serta pembuatan platform digital peringatan dini. Meski melibatkan banyak kementerian dan institusi, kata Wisnu, penggunaan sistem lintas bencana itu dikepalai BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pengembangan sudah didengungkan sejak akhir 2018 karena pertimbangan perlunya inventarisasi data dan langkah penanganan bencana terpadu. "Selama ini gerak masing-masing, dan saling tunggu data," tutur Wisnu. "Kami mau memberi kesempatan masyarakat untuk mengambil keputusan. Jadi, info harus cepat layaknya Google Map."

Pengerjaan desain pokok MHEWS, mencakup 10 jenis bencana, membutuhkan dana hingga Rp 14 triliun. Namun pengerjaannya bertahap sesuai dengan skala prioritas. BNPB, ujar dia, sudah mengantongi pinjaman Bank Dunia sebesar US$ 160 juta atau berkisar Rp 2 triliun untuk lima tahun pertama.

Dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali tahun lalu, pemerintah Indonesia sudah ditawari pinjaman jangka panjang hingga US$ 1 miliar untuk rekonstruksi dan kesiapsiagaan bencana. Diawali dari bantuan terhadap dampak gempa Sulawesi Tengah saat itu, komitmen tersebut masih berlanjut.

Direktur Kesiapsiagaan Kedeputian Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Bambang Surya Putra, mengatakan pihaknya tengah mengajukan berbagai regulasi pendukung MHEWS. "Perlu penerbitan peraturan presiden, juga revisi, misalnya di Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana," kata dia.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan lembaganya menjadi penyuplai informasi utama untuk BNPB dalam sistem tersebut. "Jadi, mereka menginformasikan semua yang sudah kami olah, seperti analisis, prediksi dari super-komputer, dan big data center BMKG," ujar dia kepada Tempo.

Perencana Madya Kedeputian Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suprayoga Hadi, menyarankan adanya pengembangan skema peninjauan cepat efek bencana. Hal itu membantu pemerintah dalam menghitung kerugian awal tanpa mengganggu aktivitas masa tanggap darurat, seperti evakuasi. "Perlu damage and loss assessment (DaLA), cocok untuk insiden yang tanggap daruratnya panjang, seperti kebakaran lahan itu." YOHANES PASKALIS


Proyek Peringatan Multi-Bencana Dimulai pada 2020

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus