Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Menteri Budi Karya berharap LPI bisa mendanai proyek bandara baru.
Proyek tersebut masuk daftar 10 bandara baru Kementerian Perhubungan.
Kementerian BUMN telah memetakan jalan tol yang paling membutuhkan investasi.
JAKARTA – Kementerian Perhubungan mulai menawarkan berbagai proyek prioritas dari sektor transportasi yang cocok didanai Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembiayaan dari lembaga itu bisa mendukung tenggat penyelesaian proyek strategis yang terancam molor karena modal minim.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Dengan keberadaan LPI, kita bisa memenuhi kebutuhan dan membuatnya tepat waktu,” ucap Budi dalam sebuah diskusi, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tanpa merinci kebutuhan investasinya, Budi sempat menyebutkan berbagai proyek bandara baru yang bisa disokong LPI, seperti Bandara Mandailing Natal dan Mentawai di Pulau Sumatera serta Bandara Singakawang di Pulau Kalimantan. Proyek tersebut masuk daftar 10 bandara baru Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Perhubungan 2020-2024.
Budi menambahkan, modal awal LPI sebesar Rp 75 triliun ataupun dana susulan yang akan didapat lembaga ini nantinya bisa juga masuk sektor pelabuhan, perkeretaapian modern seperti light rail transit dan mass rapid transit, serta proyek pengembangan terminal bus tipe A di berbagai kota besar. Proses negosiasi yang panjang dengan calon pemodal di sektor transportasi pun bisa dipangkas dengan bantuan LPI. "Saya pernah menjadi direksi perusahaan publik. Jadi, paham beratnya mencari pendanaan ke luar negeri.”
Kepada Sub-Direktorat Sistem Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandara Kementerian Perhubungan, Cecep Kurniawan, mengatakan unitnya masih harus mempelajari regulasi lembaga investasi tersebut. "Terutama soal kriteria dan persyaratan suatu proyek yang bisa didanai sebuah sovereign wealth fund (SWF).” Dia menyebutkan pengerjaan beberapa proyek anyar, seperti Bandara Singkawang, sudah berjalan dengan skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, Robby Kurniawan, mengatakan kebutuhan pendanaan infrastruktur nasional pada 2020-2024 hampir menembus Rp 6.500 triliun. Sebanyak Rp 1.228 triliun dari jumlah itu merupakan proyek perhubungan. "Dengan kemampuan APBN yang tak bisa memenuhi sampai 40 persennya, setiap tahun pasti ada gap kebutuhan yang harus dipenuhi,” tuturnya
Kereta lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jawa Barat, 10 Desember 2020. TEMPO/Tony Hartawan.
Kas negara hanya menyanggupi 37 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur 2020-2025. Gabungan pendanaan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, serta badan usaha milik daerah pun hanya bisa membantu 21 persen sisanya. Sumber dana terbanyak, hingga 42 persen, diproyeksikan datang dari entitas swasta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggota direksi LPI yang dikukuhkan pada pertengahan bulan lalu sedang menjajaki kolaborasi dengan para investor potensial. Pada tahap pertama, kata dia, LPI ditargetkan bisa merangsang masuk modal baru hingga Rp 300 triliun. "Ini target konservatif. Jadi, tentu diharapkan lebih tinggi,” ujar Sri. "Untuk batch pertama memang di bidang infrastruktur transportasi.”
Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely, mengatakan lembaganya sudah memetakan daftar kluster usaha yang paling membutuhkan investasi saat ini. Proyek dari kluster konektivitas darat, seperti jalan tol serta proyek bandara dari kluster transportasi udara, masuk daftar tersebut.
"Untuk menentukan short list prioritas, dilihat saja sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan produk domestik bruto serta butuh belanja modal terbesar,” tutur dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Investasi LPI, Stefanus Ade Hadiwidjaja, mengatakan pada tahap awal para investor bisa langsung berinvestasi ke aset yang disasar. "Tata kelola dan skema dana yang dikembangkan akan disepakati bersama dengan mitra investor kita,” ujarnya.
Menurut dia, proyek infrastruktur tak hanya berupa jalan atau bandara, tapi juga infrastruktur digital yang meliputi pusat data dan fiber optic. Di sektor logistik, negara pun membutuhkan permodalan untuk ruang komoditas dingin (cold storage) dan gudang. Semuanya berpotensi untuk menerima pembiayaan langsung dari investor maupun Lembaga Pengelola Investasi.
CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo