PSN Jokowi untuk Prabowo

Perbesar

Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang seksi II. Antara/Muhammad Bagus Khoirunas

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menetapkan 16 PSN baru yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo Subianto.
Penyelesaian PSN yang diwariskan Jokowi ke Prabowo butuh pendanaan besar. Soal pembiayaan proyek bisa menjadi masalah lantaran Prabowo memiliki beberapa program yang juga membutuhkan anggaran besar dari APBN.
Agar tidak mangkrak, Jokowi akan mengevaluasi seluruh PSN pada Juni 2024 mendatang..

MENJELANG akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menetapkan 16 proyek strategis nasional (PSN) baru yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo Subianto. Penetapan PSN itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024. Dengan demikian, total PSN saat ini sebanyak 218 proyek dan 15 program.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebanyak 16 PSN yang baru ditetapkan pada tahun ini ditaksir membutuhkan investasi sekitar Rp 1.449 triliun. Mayoritas proyek tersebut ditargetkan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari swasta ataupun skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Di sisi lain, pemerintah menargetkan pada tahun ini sebanyak 41 PSN rampung. Nilai proyeknya mencapai Rp 554 triliun.

Pada Januari lalu, Jokowi mengatakan ada 42 proyek strategis nasional yang tidak akan rampung pada tahun ini atau saat masa jabatannya berakhir. Nilai seluruh proyek tersebut mencapai Rp 1.427,36 triliun. Contoh PSN yang tidak akan rampung pada tahun ini adalah jalan tol Serang-Panimbang. Pengerjaan proyek jalan tol tersebut diundur hingga 2025 karena permasalahan lahan. Nilai investasinya mencapai Rp 8,58 triliun.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan penyelesaian PSN yang diwariskan Jokowi ke Prabowo butuh pendanaan besar. Soal pembiayaan proyek bisa menjadi masalah lantaran Prabowo memiliki beberapa program yang juga membutuhkan anggaran besar dari APBN. Prabowo bakal mengalami dilema apakah melanjutkan proyek strategis yang diwariskan Jokowi atau mengutamakan program yang disusunnya.

Sebelumnya, pasangan Prabowo-Gibran mengusung program makan siang dan susu gratis dalam kampanye mereka. Anggaran program ini ditaksir menyedot dana Rp 450 triliun per tahun dengan target 82,9 juta penerima. Jumlahnya lebih besar daripada anggaran infrastruktur pada tahun ini yang sebesar Rp 423,4 triliun ataupun anggaran kesehatan yang hanya Rp 187,5 triliun.

"PSN memang bisa memberikan efek kelanjutan terhadap perekonomian, tapi kebutuhan dana yang besar akan menjadi tantangan untuk melanjutkan PSN itu sendiri," ucap Yusuf. Sebab, selama ini pembangunan PSN acap dihadapkan dengan masalah pembiayaan sehingga pendanaan proyek memerlukan perhatian khusus.

Baca Juga:

Adapun rencana pelibatan swasta untuk andil dalam pendanaan PSN juga bisa menimbulkan masalah. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan ketergantungan pada sektor swasta untuk pembiayaan proyek jumbo bisa menjadi masalah jika pihak swasta menghadapi kesulitan keuangan atau perubahan dalam kebijakan bisnis mereka. Imbasnya, kata dia, bisa menyebabkan proyek tertunda atau bahkan terbengkalai.

Menurut dia, risiko konflik kepentingan juga akan meningkat dengan keterlibatan besar swasta. Terutama, jika pengawasan dari pemerintah tidak memadai. "Ini bisa mengakibatkan proyek-proyek lebih menguntungkan bagi pihak swasta daripada publik," kata Achmad.

Pengawasan dan regulasi pun dinilai dapat menjadi tantangan besar lainnya. Achmad menuturkan pemerintah membutuhkan kapasitas dan sumber daya yang besar untuk mengelola serta mengawasi banyak proyek jumbo. Tanpa pengawasan yang efektif, ada risiko proyek mengalami penundaan, pembengkakan biaya, atau bahkan korupsi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Achmad, ketidakpastian politik perlu diperhitungkan dalam keberlangsungan proyek. Sebab, proyek-proyek strategis ini sangat bergantung pada stabilitas politik dan komitmen pemerintahan yang baru. Jika pemerintahan baru tidak mendukung kelanjutan proyek atau terjadi perubahan kebijakan, ada risiko proyek-proyek ini mangkrak. Karena itu, ia menegaskan keputusan melanjutkan 16 PSN harus dilakukan dengan kehati-hatian. Sebab, risiko proyek swasta mangkrak pada era pelemahan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 sangat besar.

Namun Achmad mengatakan pelibatan sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek ini dapat menarik investasi besar tanpa membebani APBN. Partisipasi swasta juga diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru. Dengan begitu, terjadi penurunan angka pengangguran dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut data Kementerian Koordinator Perekonomian, secara kumulatif sejak 2016, 198 PSN yang telah selesai menyerap 2,71 juta tenaga kerja langsung. Selain itu, proyek-proyek strategis nasional telah memberikan dampak output perekonomian sebesar Rp 3.344 triliun secara nasional.

Achmad mengatakan pelibatan swasta dalam pembiayaan PSN menunjukkan kesinambungan kebijakan dan memberikan kepastian bagi investor. "Ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor terhadap komitmen pemerintah dalam jangka panjang," katanya.

Dia menambahkan, kelanjutan pembangunan PSN pun berpotensi mendorong pemerataan pembangunan.

Landmark BSD CITY, Serpong, Tangerang, Banten, 25 Maret 2024. Antara/Muhammad Iqbal

Adapun Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono mengatakan evaluasi terpenting dari PSN era Jokowi adalah rendahnya dampak proyek terhadap perekonomian. Penyebabnya ialah ketidakmampuan PSN mendorong kenaikan kualitas belanja modal dan efisiensi penggunaan kapital dalam perekonomian.

Yusuf menuturkan rendahnya kualitas belanja modal secara jelas tecermin dalam angka incremental capital-output ratio atau ICOR yang makin memburuk pada era Jokowi. ICOR yang makin tinggi mengindikasikan rendahnya efisiensi penggunaan kapital dalam pembangunan.

Sebelum krisis 1997, ICOR Indonesia hanya di kisaran 4,0. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, angkanya meningkat menjadi di kisaran 5,0. Sementara saat ini, ICOR Indonesia memburuk menjadi di kisaran 6,8. Menurut Yusuf, hal ini yang menjadi alasan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5 persen meski pembangunan infrastruktur dilaksanakan sangat masif.

Rendahnya kualitas proyek infrastruktur pada era Presiden Jokowi ini terlihat dalam banyak hal. Antara lain, tata kelola yang buruk karena banyaknya PSN yang dilakukan dengan skema penugasan BUMN atau BUMD. Bahkan, beberapa kali diwarnai korupsi sebagaimana terungkapnya banyak kasus korupsi di BUMN karya.

Tidak sedikit proyek infrastruktur yang dibangun sangat mahal, tapi setelah beroperasi sangat sepi dan nyaris tak digunakan oleh publik. Misalnya, tutur Yusuf, Bandar Udara Kertajati, LRT Palembang dan LRT Jakarta, serta jalan tol Trans Sumatera. Banyak pembangunan proyek infrastruktur yang juga mengalami kemunduran jadwal secara signifikan, diikuti pembengkakan biaya atau cost overrun seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Kualitas proyek infrastruktur pun menurun terlihat dari makin panjangnya masa pembangunan proyek ataupun pembengkakan biaya. Bahkan hasilnya ada yang berkualitas lebih rendah daripada yang direncanakan. "Fokus yang berlebihan pada upaya mengejar target jumlah proyek infrastruktur, terutama PSN, membuat kualitas proyek sering rendah," ucap Yusuf.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membagikan susu gratis kepada warga di Rusun Muara Baru, Jakarta, 24 April 2024. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso

Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Suroto mengungkapkan beberapa penuntasan PSN menghadapi kendala berat, terutama soal pengadaan tanah, tata ruang, dan pembiayaan. Karena itu, sejumlah PSN tak rampung sesuai dengan target sehingga akan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.

"Isu pembiayaan PSN dimulai ketika pandemi Covid-19. Banyak lembaga pembiayaan dan perbankan mulai mengetatkan pembiayaan di beberapa sektor," ujar Suroto kepada Tempo, Rabu, 15 Mei 2024. Karena itu, dia mengatakan Jokowi selalu mengarahkan agar PSN harus mengutamakan pembiayaan non-APBN dan selalu proaktif menawarkan PSN ke pihak swasta serta investor.

Untuk lebih menarik minat investor terhadap PSN, Suroto berujar pemerintah juga membuka dan mengatur skema-skema pembiayaan kreatif, seperti KPBU, Limited Concession Scheme, serta Land Value Capture. Pemerintah pun mendirikan institusi, seperti PT SMI, PT PII, dan INA, sebagai lembaga yang dapat menjadi jembatan bagi pihak swasta serta pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

Agar tidak mangkrak, Jokowi akan mengevaluasi seluruh PSN pada Juni 2024. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan proyek yang tak lolos evaluasi tidak akan dilanjutkan. Menurut dia, pemerintah tidak mau meninggalkan proyek yang berpotensi mangkrak. Susiwijono mengatakan peringatan kepada badan usaha sudah mulai dilakukan.

Susiwijono, yang juga Ketua Pelaksana Deputi 6 KPPIP, mengatakan penanggung jawab proyek harus menyelesaikan perizinan data, penentuan lokasi, hingga analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal. Khususnya, bagi 16 PSN baru yang ditetapkan Jokowi pada tahun ini,

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan program pemerintah saat ini akan terus berjalan. "Prinsip Presiden, tidak ingin membebani pemerintah selanjutnya," ujarnya di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2024.

Tempo telah menghubungi anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, untuk meminta konfirmasi kelanjutan pembangunan PSN. Namun hingga berita diturunkan, pesan yang dikirim Tempo belum direspons. Bendahara TKN Bobby Gafur Umar juga menyatakan belum bisa memberi tanggapan.