Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

Sehingga, ujar Tomy,  total keseluruhan yang akan terkena dampak adalah 6.400.000 dengan rincian 1.600.000 pegawai yang di PHK ditambah 4.800.000 keluarga inti pegawai. 

Ia menambahkan selain dampak PHK terhadap pegawai BUMN, pembubaran BUMN juga sangat berdampak terhadap mitra bisnis BUMN dan UMKM yang jumlah pegawainya jutaan orang. 

Seharusnya, kata dia, tim Capres 01  membuat program yang membawa dampak positif terhadap BUMN dan bukan sebaliknya membuat program yang menimbulkan kegaduhan dan kekecewaan insan BUMN  yang selama ini sudah berjuang dan mengabdi kepada Negara melalui BUMN. 

Menurut dia, BUMN  sudah memberikan kontribusi positif terhadap negara terutama menciptakan lapangan kerja dan Deviden dimana selama tahun 2023 insan BUMN telah memberikan kontribusi deviden  ke Kas Negara sebesar 80,1 triliun. 

Apalagi, menurut dia, akhir-akhir ini pengelolaan BUMN sudah menunjukan ke arah yang lebih baik, demikian juga hal pemberantasan Kurupsi di BUMN sudah mulai dilakukan. "Bahwa ke depan perlu dilakukan peningkatan kinerja yang bebas dari perilaku koruptif oleh oknum-oknum di BUMN itu yang seharusnya menjadi konsentrasi dari Tim Capres 01," kata dia. 

Selanjutnya: Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju tolak wacana BUMN dikonversi ke koperasi

Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju, kata dia, sangat menyesalkan adanya wacana tersebut dan dengan tegas menolak wacana tersebut.  

Sebelumnya, dalam acara diskusi yang digelar Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Rumah Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta, pada Sabtu, 31 Januari 2024, terlontar gagasan mengkonversi BUMN menjadi bentuk koperasi. 

Gagasan itu disampaikan tokoh koperasi Suroto PH sebagai masukan kepada Timnas AMIN karena menilai selama ini nasib koperasi di Tanah Air terus dipermainkan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. 

"Inilah kesempatan komitmen AMIN membuat perubahan, menempatkan koperasi sebagai subyek. Kalau mau radikal-radikal, BUMN-kan koperasi. Dalam Undang-undang, seluruh BUMN berbadan hukum PT, sekarang ubah badan hukumnnya menjadi badan hukum koperasi," kata Suroto saat itu. 

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran badan usaha milik negara (BUMN) yang belakangan ramai dibicarakan. Wacana ini sempat terlontar dalam acara yang diselenggarakan tim suksesnya. 

Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara "Desak Anies" di Semarang yang digelar pada Senin malam, 5 Februari 2024. Saat itu, Anies menyebutkan bahwa setiap informasi yang diterima harus disikapi secara kritis, termasuk soal ide perubahan BUMN. 

Termasuk, kata Anies, ketika Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi narasi tersebut. "Ada jenis informasi yang kalau kita mendengar sudah langsung tahu, masuk akal apa tidak. Ketika kemudian malah Pak Menteri yang ngomong," ucap Anies. 

Capres yang diusung Partai NasDem, PKS, dan PKB itu kemudian menegaskan bahwa narasi pembubaran BUMN adalah fitnah. "Yang ingin saya sampaikan itu (wacana pembubaran BUMN) tidak benar. Itu fitnah, fitnah yang tidak masuk akal," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

Ia berharap BUMN di masa mendatang bisa menjalankan fungsi negara dan tidak sekadar dipandang sebagai badan yang mencari untung bagi negara. 

Jadi, BUMN jangan dipandang sebagai badan mencari untung bagi negara. Negara tidak bekerja mencari untung. Makanya, saya tadi malam katakan bahwa negara tidak berdagang dengan rakyatnya," ucap Anies. 

Pilihan Editor: Profil PT Len Industri yang Diklaim Ganjar Bisa Bikin HP dan Laptop Murah