Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin kepemilikan asing di Surat Berharga Negara atau SBN terus turun hingga menjadi 20 persen dari kondisi saat ini yang mencapai 38,49 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Secara tak langsung, ia berharap basis investor domestik dalam kepemilikan instrumen utang pemerintah itu terus naik. Hal ini diperlukan agar kerentanan dari gejolak eksternal seperti saat ini tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Jadi, ya, idealnya (kepemilikan domestik) terus meningkat. Saat ini asing sekitar 30 persen, kita harapkan bisa mencapai 20 persen pada masa yang cukup dekat,” ujar Sri Mulyani usai rapat Badan Anggaran DPR, Senin, 19 Agustus 2019.
Ia optimistis target itu bisa tercapai. Salah satu pendorongnya adalah pertumbuhan pesat kelas masyarakat ekonomi menengah dan menengah atas yang melek investasi.
Meningkatnya kelas ekonomi menengah dan menengah ke atas disambut pemerintah dengan upaya gencar menerbitkan instrumen obligasi retail. Merujuk data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan per 15 Agustus 2019, porsi investor asing di outsanding SBN pemerintah mencapai 38,49 persen atau Rp 1.005 triliun.
Semakin besar basis domestik, kata Sri Mulyani, akan menimbulkan lebih banyak stabilisasi. "Karena memahami kondisi pasar kita, atau tidak mudah untuk dipicu oleh perubahan kebijakan yang berasal dari luar."
Peningkatan kepemilikan investor domestik juga dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi menurunnya partisipasi asing dalam instrumen keuangan domestik di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global yang bisa membuat investor ‘flight to quality’, atau sikap investor yang melarikan modalnya ke instrumen minim risiko.
Selain mendorong partisipasi kelompok investor institusi baru, pemerintah juga menarik kalangan investor retail melalui berbagai instrumen surat utang retail dan memudahkan proses transaksi melalui aplikasi berbasis internet.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga sudah mewajibkan kalangan institusi keuangan non bank agar menempatkan 30 persen investasinya pada insutumen SBN. Inisiatif lanjutan sejenis masih akan dikembangkan oleh pemerintah, OJK dan juga Bank Indonesia. Pemerintah menargetkan penerbitan SBN secara bruto pada 2019 sebesar Rp 825,7 triliun.
BISNIS
Foto 
