Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas menyebut belum ada komunikasi antara pemerintah dengan pengusaha perihal rencana larangan ekspor LNG alias gas alam cair.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas atau Aspermigas menyebut belum ada komunikasi antara pemerintah dengan pengusaha perihal rencana larangan ekspor LNG alias gas alam cair.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hal ini diungkapkan Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal, melalui pesan tertulis pada Tempo, Kamis, 20 Juli 2023. "Saat ini belum ada (komunikasi pemerintah dengan pengusaha terkait rencana larangan ekspor LNG)," kata dia.
Rizal menilai, larangan ekspor LNG itu kontraproduktif dan bisa mengganggu iklim investasi hulu Migas kedepannya. Sebab, pasar domestik belum mature.
Oleh sebab itu, menurut Rizal infrastruktur distribusi gas yang harus dibangun dulu untuk meningkatkan permintaan pasar domestik dan menurunkan biaya logistik.
"Harga gas di Indonesia, khususnya dalam negeri digerakkan oleh keekonomian lapangan, bukan harga pasar dunia, terutama dikarenakan biaya produksi gas yang tinggi," ujar Rizal.
Lebih lanjut, dia menuturkan perlu dipahami perbedaan negara produsen seperti Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia. Sebab, skema pasarnya berbeda.
Rencana menyetop ekspor LNG beberapa kali disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menuturkan, akan mengusulkan penyetopan ekspor itu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kontrak yang sudah ada silakan, tapi yang sudah habis masa berlakunya stop," ujar Luhut dalam wawancara di sebuah media televisi nasional baru-baru ini, dikutip dari Koran Tempo, Rabu, 12 Juli 2023.
Gas dari dalam negeri tersebut, kata dia, akan dihilirkan menjadi produk petrokimia. Bersamaan dengan penghiliran tersebut, pemerintah akan meninjau struktur harga gas agar bisa ditekan dari US$ 6 per million metric british thermal unit (MMBTU) menjadi US$ 5 per MMBTU.
AMELIA RAHIMA SARI | CAESAR AKBAR
Pilihan Editor: BKF Sebut Tingkat Kemiskinan yang Turun jadi 9,36 Persen Sejalan dengan Fokus Pemerintah, Ini Target Jokowi
Foto 
