Risiko Besar Berutang pada Pasar

Pasar finansial sedang berbaik hati kepada Indonesia. Ada kado perbaikan peringkat dari Fitch Rating, dari BBB- menjadi BBB. Kini, menurut versi Fitch, posisi Indonesia setara dengan Filipina dan Portugal, yang baru mendapatkan promosi bulan ini juga.

Setelah berita ini beredar, indeks harga saham di bursa langsung naik 1,2 persen dalam sehari, Kamis pekan lalu. Selebihnya, pasar praktis tak terlalu antusias menyambutnya. Rupiah dan harga obligasi pemerintah relatif stabil.

Pekan lalu, sentimen positif sedangberpaling ke Amerika. Ada efek kenaikan bunga dan program pemangkasan pajak yang mendorong optimisme di sana. Ekonomi Amerika juga tengah mencorong dengan tingkat pengangguranrendah. Jika tak ada perbaikan peringkat dari Fitch, sangat mungkin kinerja pasar finansial Jakarta sudah merosot karena sentimen positif ke Amerika itu.

Bagi Indonesia, tren pergerakan dana ataupun sentimen pasar finansial sungguh krusial. Boleh saja orang kebanyakan membenci kapitalisme ala pasar finansial yang menganut hukum besi: profit adalah segalanya. Faktanya, per September 2017, dari total utang pemerintah pusat senilai Rp 3.866 triliun, 80 persennya adalah utang kepada pasar, melalui penerbitan berbagai macam obligasi.

Memang ada faktor plus jika pemerintah Indonesia berutang kepada pasar, alih-alih pemerintah negara lain. Setidaknya, tak ada presiden negeri seberang yang bisa petentengan mendikte Indonesia harus begini atau begitu jika pemerintah mau berutang. Negatifnya, bunga berutang kepada pasar jauh lebih mahal.

Selain itu, pasar sebetulnya jauh lebih kejam dan cenderung langsung "menghukum" ketika ada kebijakan buruk atau gangguan stabilitas politik-ekonomi di negara yang berutang. Melalui perdagangan obligasi di pasar, investor langsung menuntut imbal hasil atau yield lebih besar. Lebih parah lagi jika pasar sudah patah semangat dan memutuskan hengkang. Obral surat utang pemerintah oleh investor dapat menimbulkan guncangan serius terhadap ekonomi, bahkan krisis jika penjualan itu benar-benar masif.

Risiko ini kian tinggi karena nilai investasi lembaga asing yang membeli utang pemerintah di pasar terus mendaki. Per 21 Desember 2017, investor luar negeri memegang Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp 814,3 triliun. Ini 46,2 persen dari total SUN yang beredar di pasar. Jika sebagian saja dana ini serempak keluar dari Indonesia, tak terbayangkan bagaimana gonjang-ganjing yang akan menerpa kurs rupiah ataupun ekonomi Indonesia.

Dari waktu ke waktu, risiko itu kian besar lantaran porsi asing juga terus mengembang sejalan dengan melambungnya utang pemerintah. Tahun depan saja, pemerintah berencana menambah utang lagi senilai Rp 399 triliun, yang hampir seluruhnya berupa penerbitan obligasi. Perbaikan peringkat dari Fitch sedikit-banyak kian mendorong minat asing membeli SUN. Dalam waktu dekat, bisa jadi lebih dari 50 persen SUN akan berada di tangan asing.

Jika tak ingin tertimpa gonjang-ganjing, pemerintah harus menjaga betul jangan sampai pemodal asing kecewa. Sayangnya, belakangan ini justru makin banyak kebijakan yang bernuansa antipasar. Macam-macam tata niaga baru muncul, dari yang mengatur impor gula hingga tembakau serta pengendalian harga berbagai komoditas yang terbukti tak efektif. Sudah menjadi tabiat pasar jika tidak suka regulasi ataupun intervensi, meski kadang kala itu tak terelakkan demi kepentingan politik atau benar-benar-ini sebenarnya jarang terjadi-untuk menolong kepentingan publik.

Ketergantungan karena utang yang amat besar kepada pasar membuat pemerintah tak boleh memutuskan semaunya. Jika nekat menabrak kaidah pasar, pemerintah tengah bermain-main dengan risiko yang sungguh sangat besar.

Yopie Hidayat - Kontributor Tempo