Rombongan Pengusaha di Sekitar Calon Penguasa

JAKARTA — Menjelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang, deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden makin menggema. Dukungan itu, antara lain, datang dari para pengusaha. 

Salah satu yang lantang adalah pebisnis Garibaldi Thohir. Dia menyatakan mendukung pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sepekan terakhir, pria yang akrab disapa Boy Thohir ini tampak bersama Prabowo. Pada 31 Januari lalu, misalnya, dia menghadiri kunjungan Prabowo ke Bursa Efek Indonesia. 

Teranyar pada kemarin malam, keduanya menghadiri acara Welcoming Blessings in The Year of The Wood Dragon yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite Tiongkok di Pantjoran, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Acara ini dihadiri pengusaha kakap, antara lain pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. 

Sebelumnya, Boy menyatakan optimistis calon presiden yang didukungnya bisa menang. Berbicara dalam pertemuan relawan Erick Thohir alumnus Amerika Serikat pada Senin malam, 22 Januari lalu, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk itu yakin peserta yang hadir mendukung pasangan calon presiden nomor urut 02. Dalam forum tersebut hadir pejabat dari Djarum Group, Sampoerna Group, serta Adaro Group. "Walaupun kami jumlahnya sedikit, ya mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," tuturnya. Kendati kemudian Djarum, Sampoerna, dan Adaro mengklaim tak pernah menyatakan berpihak kepada salah satu pasangan calon. 

Keterlibatan Boy Thohir tak bisa dipisahkan dari adiknya, Erick Thohir. Menteri Badan Usaha Milik Negara itu juga sudah menyatakan dukungannya buat Prabowo-Gibran. Artinya, pasangan nomor urut 02 ini mendapat dukungan dari pengendali bisnis Mahaka Group yang bergerak di bidang media massa serta energi itu selain dari taipan di bisnis pertambangan, energi, serta kendaraan listrik.

Menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang dirilis kemarin, masih ada sekitar 18 pebisnis lainnya yang mendeklarasikan dukungannya buat Prabowo-Gibran. Salah satunya Rosan Roeslani yang kini menjabat Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Ketua Kadin Indonesia periode 2015-2020 ini memiliki pengalaman di sektor pertambangan serta keuangan. 

Bahkan Prabowo dan Gibran memiliki beragam bisnis. Keduanya juga memiliki anggota keluarga yang punya latar belakang sama. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, merupakan pemilik Arsari Group yang bergerak di bidang perdagangan internasional, pertambangan, perkebunan, konservasi satwa liar, serta energi hijau. Sementara itu, adik ipar Gibran, Bobby Nasution, berbisnis di sektor properti dan pertambangan. 

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kanan) dan Anies Baswedan saat pengumuman deklarasi calon Presiden Republik Indonesia 2024 di NasDem Tower, Jakarta, Oktober 2022. TEMPO/ Hilman Fathurrahman W.

Kehadiran pengusaha tak hanya membayangi kubu Prabowo-Gibran. Laporan Jatam juga mencatat tujuh pemilik bisnis besar yang mendukung pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Salah satunya Surya Paloh yang merupakan Ketua Umum Partai NasDem. Surya merupakan pemilik Media Group yang menguasai kantor berita online, cetak, serta televisi. Bisnisnya juga berkembang ke sektor pertambangan dan perhotelan.

Sosok lain yang lantang mendukung pasangan ini adalah Jusuf Kalla. Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 serta 2014-2019 ini termasuk pemilik gurita bisnis. Keluarganya merintis usaha perdagangan tekstil dan hasil bumi lalu beralih ke berbagai sektor, seperti perdagangan, otomotif, transportasi, logistik, properti, konstruksi, manufaktur, pertambangan, dan energi.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengungkapkan alasannya mendukung Anies-Muhaimin. Menurut pria yang akrab disapa JK itu, Anies adalah murid politiknya. Selama ini ia banyak memberikan masukan perihal permasalahan bangsa. 

Di kubu pasangan calon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md., Jatam mengidentifikasi sembilan pengusaha di antara para pendukungnya. Puan Maharani yang sekarang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat masuk dalam daftar. Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud itu memiliki jejak bisnis lewat suaminya, Hapsoro Sukmonohadi. Dia pemilik PT Rukun Raharja Tbk yang terkenal sebagai penyedia energi, infrastruktur gas, serta pembangkit listrik.

Dalam kepengurusan perusahaan tersebut terdapat nama Arsjad Rasyid sebagai komisaris. Dia bertugas sebagai Ketua TPN Ganjar-Mahfud saat ini. Selain itu, ada nama Orias Petrus Moedak sebagai komisaris independen yang sekarang menjadi bendahara TPN Ganjar-Mahfud.

Jatam juga mencatat nama Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Perindo, dalam jajaran kubu pasangan nomor urut 03. Dia merupakan pemilik MNC Group yang bergerak di bidang media massa dan melebarkan sayapnya ke sektor jasa keuangan, perbankan, properti, serta pertambangan dan energi. 

Selain itu, ada Sandiaga Salahuddin Uno yang kini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anggota Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud itu merupakan salah satu pendiri PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, perusahaan investasi yang bergerak di banyak sektor, seperti pertanian, telekomunikasi, serta energi. Perusahaan ini berkaitan dengan Adaro milik Boy Thohir setelah berinvestasi pada 2022. Jejak Sandiaga juga terlacak di PT Merdeka Copper Gold yang bergerak di bidang pertambangan. Soal alasan mendukung Ganjar, Sandiaga mengatakan memiliki kesamaan dalam hal hobi perjuangan mewujudkan harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah. 

Tempo berupaya meminta konfirmasi ihwal kehadiran pada pengusaha dalam tim masing-masing pasangan calon. Juru bicara TNP Anies-Muhaimin, Angga Putra Fidrian, tak memberikan jawaban. Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, serta Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasyid, pun tak merespons pertanyaan Tempo.

Ketua umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kiri), capres Ganjar Pranowo, serta Ketua DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, 9 Juni 2023. TEMPO/Febri Angga Palguna

Risiko di Balik Dukungan Pengusaha

Peneliti politik dan PhD dari University of Leeds, Rendy Pahrun Wadipalapa, dalam kolom bertajuk Pengusaha, Tim Kampanye, dan Risiko Kapitalisme Politik di Koran Tempo pada 6 Desember lalu, menuturkan resep mendudukkan figur pebisnis kondang dalam struktur politik bukanlah hal baru. "Para pengusaha beramai-ramai mendaftar dan berpartisipasi dalam aktivitas politik demi, pertama-tama, mengamankan kepentingan bisnisnya," ujarnya.

Eks politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait juga sempat mengamini teori tersebut. Berbicara dalam forum Trimegah Political and Economic Outlook 2024 pada 31 Januari lalu, dia menyatakan mendukung pasangan Prabowo-Gibran lantaran mereka bisa mendorong kepentingannya sebagai pengusaha. "Sebagai pengusaha, saya berkepentingan punya presiden yang bisa mendorong kepentingan saya sebagai pengusaha," ujarnya. Kepentingan tersebut, antara lain, berupa keuntungan, terbebas dari masalah hukum, serta dibebani dengan pajak yang adil.

Di tengah kehadiran para pendukung dari kalangan pebisnis hingga dalam tim pemenangan, Rendy mengatakan janji kandidat harus diawasi karena berpotensi diisi oleh padatnya kepentingan para donor. Selain itu, ada risiko agenda-agenda pro-publik yang terpinggirkan. "Komposisi tim pemenangan adalah variabel kunci yang juga harus dimasukkan sebagai elemen penilaian (saat memilih)."

Ahli tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, pun berpendapat sama. Menurut dia, penting untuk mengetahui sosok-sosok di balik para calon presiden dan wakil presiden. Melihat kehadiran para pengusaha, yang juga ternyata saling terkait meski saat ini berbeda kubu, membuatnya pesimistis bakal ada perubahan besar setelah pemimpin baru menjabat. "Jangan kaget kalau kita ganti presiden lalu pada praktiknya akan cenderung sama. Kecuali, kita melakukan perombakan yang sifatnya sistemik," ujarnya

Bivitri mengingatkan bahwa kehadiran kekuatan modal untuk menuju kekuasaan merupakan ciri oligarki. Situasi tersebut bakal menyandera pemimpin baru saat dia mengelola negara. Salah satunya dari sisi regulasi. Dia mencontohkan, bukan tidak mungkin pemerintah bakal memberikan izin pertambangan padahal merusak lingkungan karena tersandera balas budi atau memuluskan regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, oligarki berpotensi menghilangkan atau mengurangi pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara. Dia mencontohkan revisi Undang-Undang KPK yang mencegah komisi antirasuah bekerja dengan benar.

Dalam situasi seperti itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan muncul potensi para pengusaha besar ini tumbuh makin besar karena mendapat balasan dari penguasa yang mereka dukung. "Konglomerasi sering berkelindan dengan peristiwa dan manuver politik," ujarnya.

Yang perlu diwaspadai adalah kesenjangan yang makin tinggi dalam ekonomi. Dia berharap ada ketentuan untuk mengontrol kepemilikan bisnis agar tidak terkonsentrasi pada satu pihak. Kesenjangan yang tinggi bisa memicu konflik sosial. 

World Inequality Report 2022 menggambarkan terjadinya ketimpangan tinggi di Indonesia. Kelompok 10 persen masyarakat terkaya di Indonesia menguasai 60 persen total aset rumah tangga secara nasional pada 2021. Aset rumah tangga merupakan akumulasi dari seluruh aset keuangan dan non-keuangan serta utang. World Inequality Report disusun oleh tim berisikan para ekonom papan atas dunia. Laporan tersebut menjadi tolok ukur untuk melihat tren ketimpangan di dunia.

VINDRY FLORENTIN | HAN REVANDA PUTRA | GHOIDA RAHMAH