Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
JAKARTA – Badan usaha milik negara (BUMN) bidang konstruksi dan kontraktor swasta mengincar berbagai proyek infrastruktur perdana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Tjahjo Purnomo, memastikan perusahaan itu akan mengikuti lelang proyek IKN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tender paket konstruksi di kota itu sedang dibuka secara bertahap.
“Kami membidik beberapa kontrak, seperti proyek gedung istana presiden, kantor presiden, gedung Sekretariat Negara, dan infrastruktur lain,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.
Sebagai kontraktor pelat merah yang sedang menggarap proyek penugasan pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.813 kilometer, Tjahjo mengatakan kapasitas Hutama Karya cocok untuk proyek jalan bebas hambatan. Tak hanya unggul dari segi pengalaman, nilai tender proyek jalan tol pun cenderung cocok dengan perusahaan BUMN. Dia menyebutkan Hutama Karya juga terbuka dengan kontrak infrastruktur jenis lain, seperti manufaktur dan pembangkit energi. “Sebisa mungkin kami mengembangkan kemampuan perusahaan.”
Berdasarkan peta pengembangan IKN Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum melelang 34 paket kerja senilai Rp 23 triliun di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk periode 2022-2024. Dari jumlah itu, terdapat 23 proyek cipta karya, 6 proyek bina marga, 3 paket infrastruktur sumber daya air, serta 2 proyek perumahan. Di luar KIPP yang luasnya sekitar 6.600 hektare, ada pula 25 paket infrastruktur senilai Rp 11,32 triliun yang ditender untuk periode yang sama.
Proyek pematangan lahan KIPP dan istana kepresidenan menjadi beberapa paket pekerjaan utama yang ditawarkan kepada kontraktor. Merujuk pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pemerintah mengalokasikan Rp 1,5 triliun untuk pembangunan istana negara dan lapangan upacara di Kawasan Istana Kepresidenan IKN Nusantara. Nilai itu sudah mencakup perkantoran di kompleks istana. Ada pula tender untuk gedung sekretariat kepresidenan dan fasilitas pelengkapnya senilai Rp 1,38 triliun.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo