Soal PLTN Indonesia, Perusahaan Energi Nuklir Rusia: Tak Perlu Tunggu 2040

Lebih jauh, Komarov mengungkapkan bahwa Indonesia telah memiliki pembangkit listrik terapung berupa kapal pembangkit listrik, yang ditempatkan di pulau-pulau. Namun, kapal pembangkit listrik tersebut masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas. 

Biaya listrik akan stabil

Meski hal tersebut baik untuk menghasilkan tenaga listrik, Komarov menyebut pembangkit listrik berbahan bakar fosil memiliki sejumlah kekurangan. “Baik batu bara dan gas tidak sepenuhnya bersih bagi lingkungan,” ujarnya. Terlebih, harga bahan bakar tersebut juga terpengaruh oleh fluktuasi di pasar global.

Sebab, bila listrik masih berbasis energi fosil, berarti akan sangat tergantung dengan harga bahan bakar yang diperebutkan di seluruh dunia. "Jika harga gas dan batu bara sedang turun, biaya listrik akan murah. Tapi sebaliknya, jika harga gas dan batu bara tinggi, Anda harus bayar lebih untuk membiayai listrik," tuturnya.

Menurut Komarov, perusahaannya dapat menawarkan kerja sama pembangunan pembangkit listrik terapung dengan reaktor nuklir. Sebab, energi nuklir merupakan sumber energi bersih dan rendah karbon. “Mereka benar-benar ramah lingkungan dan memberi Anda keuntungan dari prediktabilitas harga tertinggi,” katanya.

Dalam hitungannya, kontrak kerja sama ini, Rosatom bisa memudahkan perhitungan biaya listrik dalam jangka panjang. "Kami bisa buat kontrak dan Anda akan tahu persis biaya yang akan dikeluarkan untuk listrik selama 40 tahun yang akan datang," ucap Komarov.

Selanjutnya: Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya...

Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ketertarikan perusahaan dari negaranya untuk mengembangkan industri setrum nuklir di Indonesia usai dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Putin mengungkap perusahaan energi Rusia bernama Rosatom yang punya pengalaman, kompetensi, hingga teknologi bersedia terlibat dalam proyek bersama pengembangan industri energi nuklir di Indonesia. Ketertarikan Rusia disampaikan Putin dalam pertemuannya dengan Jokowi pada awal Juni 2022 lalu. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya menuturkan bahwa kebutuhan untuk nuklir baru akan dimulai pada 2040. Target tersebut merujuk pada peta jalan energi yang telah disusun.

Soal PLTN, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai saat ini saatnya pemerintah serius membangunnya. Apalagi pemerintah akan membentuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. 

"Pembentukan ini menunjukkan komitmen serius Pemerintahaan Joko Widodo dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia," kata Fahmy pada Rabu 12 Oktober 2022.

3 Syarat sebelum membangun PLTN

Ia lalu menyebutkan ada tiga syarat yang mesti dipenuhi oleh pemerintah agar pengembangan PLTN bisa berjalan dengan lancar di Indonesia. Pertama, presiden harus memiliki komitmen yang kuat untuk merealisasikan PLTN. Paling tidak, kata dia, komitmen itu serupa dengan komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membangun jalan tol. 

Syarat yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Energi Nasional (DEN) harus merealisasikan komitmen Jokowi dengan mengubah Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang selama ini menempatkan energi nuklir sebagai alternatif terakhir. "Harus diubah hingga menjadikan energi nuklir sebagai energi prioritas utama," kata Fahmy.

Kemudian syarat yang terakhir, pemerintah perlu melakukan kampanye publik untuk meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat (public acceptances rate) terhadap penggunaan PLTN. Pengembangan PLTN menjadi keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar karena sebagai salah satu energi bersih yang selaras dengan transisi energi untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060.

FRISKI RIANA | RIANI SANUSI PUTRI

Baca juga: Ke Jokowi, Putin Sampaikan Minat Investasi di IKN dan Nuklir

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.