Sri Mulyani Sebut Anggaran Pemilu 2024 Tiga Provinsi Baru Papua dari APBN

Perbesar

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pandangan pemerintah terkait Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rapat paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022. Rapat Paripurna tersebut beragendakan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 oleh BPK RI, pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan penyampain pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tiga provinsi baru Indonesia, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan memiliki anggaran khusus untuk Pemilu 2024.

Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih meneliti semua persiapan terkait Pemilu. Namun dia memastikan ada anggaran baru untuk tiga provinsi baru.

“Karena kita liat dari sisi APBD-nya [APBD Provinsi Papua] untuk dipecah jadi tiga [ke Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan] juga tidak memadai,” jelas Sri Mulyani saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II DPR, Selasa 5 Juli 2022.

Pada awal Juni lalu, DPR bersama pemerintah menyetujui besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Rp76,6 triliun. Namun, Sri Mulyani mengatakan jumlah tersebut akan dikaji lagi. Dia memastikan tiga provinsi baru akan punya pasal khusus mengenai anggaran dalam peraturan pelaksanaan Pemilu.

Sri Mulyani belum dapat memastikan berapa jumlah anggaran Pemilu yang akan diberikan ke tiga provinsi baru karena sumbernya berasal dari APBN 2023 atau 2024.

“APBN-nya kan belum selesai. Jadi kita liat semuanya nanti,” jelasnya.

Sebelumnya, pada akhir Juni lalu Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah memperkirakan akan ada perubahan anggaran Pemilu karena pemekaran Papua. Dia menargetkan perubahan anggaran dapat selesai pada akhir tahun ini, sebab pada Februari 2023 Pemilu sudah masuk tahapan penetapan daerah pemilihan.

Baca: Jika 365 Kreditur Setujui Proposal Garuda, Sri Mulyani Cairkan PMN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini