Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai bantuan sosial sembako bagi 1,1 juta warganya. Kabar ihwal ketiadaan anggaran bansos di provinsi yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan ini dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Yang tadinya cover 1,1 juta warga, mereka tidak ada anggaran dan minta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta. Jadi yang tadinya 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," kata Sri Mulyani dalam rapat virtual dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 6 Mei 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Sri Mulyani, bansos berupa sembako memang membutuhkan beberapa upaya dalam pelaksanaannya agar bisa tersalurkan secara cepat dan tepat. Dia melihat bantuan sembako di Jabodetabek, menimbulkan banyak berita pada pekan pertama pembagian. Saat itu, kata dia, memang baru disalurkan kurang dari 10 persen dari yang dialokasikan. Hal itu terjadi karena persiapan dan logistik yang kurang memadai.
Namun seiring peningkatan dan makin muncul data Kementerian Sosial, implementasi bansos pekan lalu sudah mendekati 80 persen. "Artinya makin merata dan DKI dicover pemerintah (pusat), artinya harus tambahan lagi untuk cover," kata dia.
Menurut Sri Mulyani, dalam situasi ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menyampaikan agar pekan ini sebelum lebaran bansos itu sudah tersalurkam 100 persen. "Saat ini dilakukan alokasi besar-besaran terutama Jabodetabek yang sekarang menghadapi policy tidak boleh mudik dan mereka harus dapatkan bansos," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta belum memutuskan bentuk bantuan sosial (bansos) tahap dua bagi masyarakat terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan usul perubahan bentuk bansos dari paket sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) masih dibicarakan.
"Itu yang kami masih tunggu. Kan yang pasti kalau dari pusat bentuknya itu tahap kedua ini beras dari bulog 25 kg. Itu yang disampaikan Pak Mensos, hanya beras saja 25 kg, tapi mungkin itu senilai Rp300 ribu," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.
Irmansyah menyatakan masih menunggu arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apakah bantuan DKI Jakarta akan melengkapi bantuan pusat atau bahkan menjadi bantuan tunai, seperti usulan beberapa pihak.
"Tapi pada prinsipnya dari pak gubernur, jangan sampai ada yang kelaparan. Karenanya untuk tahap satu kemarin, sambil menunggu bansos presiden tanggal 20 April 2020, kami mulai lebih dulu, karena kan ini tidak bisa menunggu, banyak masyarakat yang sedang membutuhkan. Terlebih tanggal 10 April kita mulai PSBB," ucapnya.
Foto 
