Sri Mulyani Sebut Pertamina Bisa Tekor Rp 190,8 T Akibat Lonjakan Harga Minyak

Perbesar

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021. Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan arus kas PT Pertamina (Persero) bakal tekor atau defisit. Musababnya, Pertamina harus menanggung selisih harga antara harga jual eceran BBM dengan harga keekonomiannya di tengah lonjakan harga acuan minyak dunia.

"Maka tidak heran kita lihat arus kas operasional Pertamina sejak Januari constantly negatif," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang disiarkan virtual Kamis, 19 Mei 2022.

Dalam slide yang Sri Mulyani tampilkan, harga jual eceran (HJE) BBM Pertalite Rp 7.650 per liter. Sedangkan harga keekonomian (dengan harga Indonesia crude price atau ICP US$ 100 per barel) Rp 12.556 per liter.

"Tentu kalau dia harus impor bahan bakar, maka dia juga membayarnya dalam bentuk dolar. Ini yang menyebabkan kondisi keuangan Pertamina menurun," ujarnya.

Sri Mulyani mengestimasikan defisit arus kas Pertamina mencapai US$ 12,98 miliar atau setara dengan Rp 190,8 triliun dalam kurs Rp 14.700 per dolar Amerika Serikat pada Desember 2022. Estimasi itu bisa terjadi jika tidak ada tambahan penerimaan dari pemerintah.

Dia juga mencatat, akibat kenaikan ICP yang meningkat signifikan, arus kas operasional Pertamina pada Maret 2022 negatif US$ 2,44 miliar. Adapun harga keekonomian BBM Pertalite dalam APBN 2022 (Harga ICP US$ 63 per barel) hanya Rp 8.678 per liter.

Karena sudah memasuki Mei menjelang Juni, dengan adanya defisit operasional ini, Sri menuturkan Pertamina meminjam uang. Hal itu menyebabkan cost of fund dalam situasi meningkat.

"Tentu tidak dalam situasi yang preferable," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menjelaskan subsidi dalam undang-undang APBN dihitung berdasarkan harga jual eceran atau harga yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan harga asumsi APBN adalah harga keekonomian dengan harga ICP masih di US$ 63 per barel. Karena itu, APBN mengalokasikan harga saat ICP US$ 63 dengan harga jual eceran dikalikan dengan volume dan nilai tukar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini