Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membuat rencana penerapan program pembelian beras sebagai strategi pengendalian inflasi yang bersumber dari komoditas beras. Nantinya, program itu akan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kabupaten dan kota di Sumsel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad mengatakan, hal itu dikarenakan produksi beras di wilayah Sumsel terjadi surplus sekitar 780 ribu ton. Dimana hampir 90 persennya distribusikan ke beberapa wilayah seperti Jambi, Jakarta dan Jawa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Melalui program pembelian beras ini, kita berharap produksi beras dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat di Sumsel yakni dimulai dari para ASN. Sehingga beras di Sumsel bisa kita tekan tidak lari (distribusi) ke luar,” kata Basyaruddin saat rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu, 7 Agustus 2024.
Untuk penerapan programnya atau penyaluran besar untuk ASN ini kata Basyaruddin akan dilakukan di delapan daerah dengan proyeksi jumlah ASN sebanyak 53.075 orang. Sedangkan untuk kebutuhan beras yang akan dialokasikan mencapai 6.213 ton per tahun dengan asumsi setiap ASN sebanyak 10 kilogram per bulan.
"Secara rinci, Pemprov Sumsel sebanyak 12 ribuan, Ogan Komering Ilir 6 ribu, Palembang 18 ribu, Muara Enim 6 ribu, Lubuklinggau 3 ribu, Musi Banyuasin 8 ribu, Musi Rawas 5 ribu, Musi Rawas Utara 1.000 ribu."
Upaya ini kata Basyaruddin merupakan salah satu bentuk penekanan angka inflasi di Sumsel. Terlebih lagi, Bulog membeli beras langsung dari petani. Ia juga mengatakan, nantinya program ini akan diprioritaskan di empat daerah yang merupakan Kabupaten/Kota IHK di Sumsel.
Di tempat yang sama, Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Bangka Belitung (Babel), Elis Nurhayatin mengatakan, dengan adanya program pembelian beras oleh ASN ini, maka nantinya akan mengurangi permintaan (demand) di pasar.
"Biasanya ASN membeli beras ke pasar. Dengan adanya penyaluran ini, mereka (ASN) tidak lagi membeli ke pasar sehingga mengurangi demand di pasar," katanya.
Dia menjelaskan, simulasi alur pendistribusian beras ASN ini dimulai dengan himbauan oleh Pj Gubernur Sumsel terkait dukungan kegiatan pengendalian inflasi komoditas beras. Selanjutnya, akan dibuatkan surat pernyataan bahwa ASN memiliki keinginan membeli di Bulog.
"Nanti, dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan PKS dengan Bulog, dan dari PKS akan dilakukan pengajuan permintaan beras setiap bulan," kata Elis.
Menurut Elis, pengajuan dilakukan setiap bulan lantaran jumlah permintaan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ada ASN yang pensiun dan lain sebagainya. Setelah pengajuan, OPD akan melakukan pembayaran pembelian beras kepada BULOG dan dilanjutkan dengan pengecekan kualitas beras di Gudang BULOG.
"Baru selanjutnya akan dilakukan penjadwalan pendistribusian beras," kata dia.
Foto 
