Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merombak skema pensiunan PNS. Karena pensiunan PNS menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Sudah saatnya hal-hal yang tidak rasional dan berkeadilan dibetulkan. Bu Menkeu benar, skema pensiun sudah saatnya dievaluasi dan harus diubah untuk lebih berkeadilan dan tidak boleh membebani negara,” cuit dia di akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti pada Sabtu, 27 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Susi juga menyoroti dengan membalas unggahan salah satu follower-nya tentang uang pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). “Pensiun yang ini gimana pak? Jabat 5 tahun, dapat pensiun seumur hidup. Bisa diwariskan pula,” kata akun yang dibalas oleh Susi dengan emotikon menunjuk ke unggahan pengguna Twitter itu. Unggahan itu juga dilengkapi dengan tangkapan layar pencarian Google soal uang pensiun anggota DPR.
Sebelumnya Sri Mulyani menyebutkan bahwa APBN menanggung belanja pensiun seluruh PNS, mulai dari ASN pusat, TNI, Polri, bahkan ASN di daerah. Tak tanggung-tanggung, angkanya cukup besar.
Pemerintah sebagai pemberi kerja, kata Sri Mulyani, memang wajib membayar iuran pensiun ASN sebagai pekerjanya. Oleh karena itu, pekerja semestinya turut membayar iuran pensiun. Adapun skema yang berlaku saat ini adalah pemerintah dan ASN harus membayar iuran sebesar 4,75 persen dari gaji pekerja terkait.
"ASN, TNI, Polri memang mengumpulkan dana pensiun di PT Taspen (Persero) dan di PT Asabri (Persero). Tetapi untuk pensiunnya mereka (pekerja) enggak pernah membayarkan, yang membayarkan APBN penuh," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI, Rabu, 24 Agustus 2022.
Soal ini, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyatakan jumlah APBN yang menanggung seluruh kewajiban itu mencapai Rp 2.800 triliun untuk pemerintah daerah dan pusat. "Estimasinya (belanja iuran pensiun) Rp 900 triliun oleh (pemerintah) pusat, Rp 1.900 itu untuk daerah, dibagi beberapa provinsi dan kabupaten," kata Isa.
Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan tak sesuainya pelaksanaan pembayaran iuran itu akan menimbulkan risiko dalam jangka yang sangat panjang, baik bagi keberlangsungan pengelolaan dana pensiun ASN maupun bagi APBN itu sendiri. "Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan (PNS) yang akan sangat meningkat. Maka, reform di bidang pensiun menjadi sangat penting," tutur Sri Mulyani.
Adapun skema pensiun baru bagi PNS dengan sistem fully funded telah disiapkan pada tahun 2018 lalu. Fully funded merupakan sistem pembayaran pensiun yang dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah, sebagai pemberi kerja. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulan.
Rencananya, skema fully funded ini akan menggantikan skema pensiun PNS pay as you go yang berlaku saat ini. Skema yang berlaku saat ini merupakan skema dana pensiun hasil iuran dari ASN sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun Taspen ditambah dengan dana dari APBN. Dengan skema saat ini, gaji yang diterima para pensiunan PNS untuk eselon I hanya berkisar Rp 4,5 juta-Rp 5 juta.
Peningkatan uang pensiun bagi ASN atau PNS ini masuk dalam bagian reformasi birokrasi. Pembahasan perubahan skema pembayaran pensiun tersebut terus dibahas oleh kementerian dan lembaga terkait baik dengan KemenpanRB, Badan Kepegawaian Negara dan Kemenkeu.
Baca Juga: Terpopuler Bisnis: Harga Pertalite Ditaksir Jadi Rp 10 Ribu, Susi Minta Subsdi BBM Distop
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
