Target Tinggi Penyaluran Kredit UMKM

JAKARTA - Ombudsman RI meminta pemerintah tidak menurunkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) kendati realisasinya masih minim. Tahun ini pemerintah merevisi plafon KUR, dari Rp 450 triliun menjadi Rp 297 triliun. “Jangan sampai rapor penyerapan yang rendah ini mengurangi plafon dan dialihkan ke subsidi lain. Nanti masyarakat yang belum tersentuh semakin tidak tersentuh,” ujar anggota Ombudsman, Dadan Suharmawijaya, kemarin.

Ombudsman melihat selama ini komitmen pemerintah untuk menanggung bunga permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sejatinya cukup besar. Buktinya, setiap tahun ada kenaikan plafon. Sayangnya, alokasi tersebut masih sulit terserap oleh masyarakat lantaran berbagai kendala, dari sosialisasi yang kurang hingga perkara administrasi.

Sampai 30 September 2023, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) mencatat realisasi penyaluran KUR baru Rp 175,73 triliun atau 59 persen dari target. “Tapi jangan lalu diturunkan lagi targetnya. Ini bukan salah publik,” kata Dadan. Justru, kata dia, banyak hal semestinya diperbaiki untuk bisa meningkatkan penyaluran KUR. 

Menyitir keterangan tertulis Kementerian Koordinator Perekonomian pada November 2022, pemerintah awalnya menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 470 triliun pada 2023 dan meningkat menjadi Rp 585 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bakal mengevaluasi realisasi program KUR di lapangan untuk menentukan arah program ini ke depan, termasuk target pada 2024.

Berdasarkan catatan Ombudsman, persoalan KUR tidak bisa hanya dievaluasi di tingkat regulasi pemerintah, tapi juga di tingkat penyalur, seperti perbankan. “Perlu literasi program bagi manajemen maupun karyawan lini pelayanan perbankan atau lembaga penyalur untuk memahami filosofi dan keberpihakan program KUR,” kata dia.


Baca juga: 
Terpukul Platform Social Commerce
Menuju Pemutihan Kredit UMKM
Obral Kemudahan Akses KUR

Pelaku UMKM Merasa Dinomorduakan 

Menurut Dadan, Ombudsman menerima keluhan dari pelaku UMKM yang merasa perbankan lebih memprioritaskan peminjam kredit komersial ketimbang pemohon KUR. Beberapa pelapor merasa dipersulit dalam pengajuannya dan persetujuan kredit memakan waktu yang lama. 

Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, mengakui adanya tantangan dalam penyaluran KUR yang membuat pemerintah merevisi target penyalurannya. 

Tantangan itu berupa penyalur KUR yang masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan kriteria penerima KUR dan dengan sistem yang ditetapkan pada awal tahun ini. 

Pemerintah menyebutkan perubahan kriteria penerima tersebut bertujuan menjaga kualitas penyaluran KUR melalui peningkatan penyaluran untuk debitor baru dan mendorong graduasi debitor lama sebagai pembuktian adanya peningkatan kapasitas usaha penerima KUR. 

Ferry mengklaim pemerintah merespons tantangan tersebut melalui optimalisasi pengunggahan data calon debitor potensial KUR oleh pemerintah daerah dan kementerian teknis melalui SIKP. 

Lewat mekanisme penyediaan data calon debitor potensial KUR tersebut, pemerintah berharap para penyalur KUR dapat menjangkau kluster-kluster usaha di luar basis data yang dimilikinya selama ini. Pemerintah juga berharap peningkatan kapasitas usaha penerima KUR dapat tercapai sehingga layak mengajukan pembiayaan dengan skema yang lebih tinggi. 

Peningkatan kapasitas itu selanjutnya akan membantu perbankan penyalur KUR mencapai target porsi pembiayaan UMKM sebesar minimal 25 persen dari total kredit yang disalurkan pada 2023, lalu meningkat menjadi minimal 30 persen pada 2024. 

“Selain itu, ketentuan mengenai subsidi bunga KUR yang terbit pada awal semester II tahun ini diharapkan dapat menambah kepercayaan penyalur KUR atas kepastian pembayaran subsidi bunga KUR pada 2023,” kata Ferry. 

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 13 Juli lalu salah satunya memutuskan perubahan kebijakan KUR yang diharapkan bisa ditetapkan dan diundangkan pada akhir Oktober serta dapat didistribusikan dan direalisasi oleh penyalur KUR mulai awal November 2023. 

Perubahan kebijakan KUR ini khususnya mengatur tentang kriteria penerima KUR yang dikecualikan dari pembatasan akses KUR. Penjelasan kriteria penerima KUR yang lebih rinci tersebut diharapkan dapat memperjelas eligibilitas UMKM untuk menerima KUR serta membantu penyalur KUR dalam menerapkan penilaian kelaikan usaha secara optimal.