Terkini: Sri Mulyani Buka Seleksi Dewan Komisioner OJK, Pemerintah Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut rangkuman keliba berita trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sri Mulyani Buka Seleksi....

1. Sri Mulyani Buka Seleksi Dewan Komisioner OJK, Bukan untuk Anggota Partai Politik

Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2023–2028 Sri Mulyani Indrawati membuka seleksi Anggota non ex-officio OJK. Seleksi itu dilakukan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

“Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual pada Senin, 27 Maret 2023.

Ada pun jabatan yang akan di isi ada dua, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. Serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK. 

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Mulai Selasa Depan, Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak UU Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan salah satu langkah menolak disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja adalah dengan menggelar demonstrasi setiap pekan. Aksi tersebut akan dimulai Selasa pekan depan, 4 April 2023.

“Kami mulai (demo) Selasa minggu pertama April 2023,” ujar Said Iqbal kepada Tempo pada Sabtu, 25 Maret 2023.

Demo tersebut akan dilakukan di depan Gedung DPR dan akan dihadiri oleh para anggota Partai Buruh dan berbagai organisasi serikat buruh. “Ratusan orang (peserta aksinya) karena bulan puasa,” tutur Said Iqbal.

Said Iqbal, yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sebelumnya mengatakan organisasi serikat buruh akan melakukan permohonan parlemen review. Jadi bisa saja dilakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja dengan cara aksi terus-menerus ke DPR RI.

Baca berita selengkapnya di sini.

Selanjutnya: 3. Pemerintah Segera Bagikan Bansos....

3. Pemerintah Segera Bagikan Bansos 10 Kilogram Beras, Bapanas: Saat Ini Sedang Dikemas Bulog

Pemerintah segera menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) 10 kilogram beras untuk 21,353 juta masyarakat berpendapatan rendah. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos pangan ini diberikan untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi. 

"Saat ini, Bulog dalam tahap penyiapan untuk packaging (pengemasan) sehingga apabila semuanya telah siap, segera digelontorkan kepada masyarakat," ujar Arief dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Maret 2023.

Arief mengatakan bansos beras ini akan diberikan hingga tiga bulan ke depan, yakni dari Maret hingga Mei 2023. Penerima bantuan ini berdasarkan data dari Kementerian Sosial. Adapun pemerintah telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bansos ini ke seluruh penerima manfaat tersebut. 

Untuk mekanisme pembagiannya, kata Arief, nanti Bulog yang akan mengirimkan sampai titik distribusi terakhir sesuai nama dan alamat penerima. Seperti diketahui Bulog bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk kelancaran distribusi tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Jokowi Larang ASN Buka Puasa Bersama, Asosiasi UMKM: Aturannya Tidak Jelas

Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero, mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk buka puasa bersama alias Bukber. Terlebih, kebijakan tersebut otomatis berdampak pada pelaku UMKM kuliner yang biasa menyediakan hidangan buka puasa bersama.

“Kami tidak masalah, tapi alasannya harus jelas,” kata Edy ketika dihubungi Tempo, 26 Maret 2023.

Edy mempertanyakan alasan pemerintah melarang buka puasa bersama untuk penanganan Covid-19 yang masih dalam masa transisi. Pasalnya, aturan itu kontras dengan sikap pemerintah yang memberi izin acara yang mengundang kerumunan massa, mulai dari pernikahan hingga konser musik. Upaya pencegahan Covid dengan melarang ASN buka puasa bersama juga akan sia-sia jika masyarakat umum tetap boleh melakukannya. “Jangan jadikan Covid-19 sebagai justifikasi,” ucap Edy.

Edy juga mempertanyakan alasan lain pemerintah melarang ASN melakukan buka puasa bersama terkait efisiensi anggaran pemerintah. “Kalau mereka menggunakan uang pribadi apa salahnya?” ujarnya. Menurut Edy, ketidakjelasan dasar aturan tersebut membuat masyarakat kebingungan. 

Baca berita selengkapnya di sini.

Selanjutnya: 5. Fakta Terbakarnya Kapal Pengangkut BBM Pertamina....

5. Pemerintah Resmi Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton

Pemerintah resmi memutuskan untuk kembali impor beras. Volume impor beras kali ini mencapai 2 juta ton.

Berdasarkan salinan surat penugasan yang diterima Tempo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sampai Desember 2023.

Keputusan impor beras 2 juta ton ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Saat ditemui Tempo di kantor Kementerian Koperasi dan UKM pada Senin, 27 Maret 2023, Zulkifli Hasan mengatakan impor beras telah disetujui di dalam rapat terbatas bersama Kementerian dan lembaga terkait. 

"Sudah diputuskan di Ratas (rapat terbatas)," ujar Zulkifli Hasan. 

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Rupiah Melemah Seiring Kekhawatiran Pasar terhadap Krisis Perbankan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini