Terpopuler: Deretan Pengisi Kabinet Prabowo, PR Berat 3 Juta Rumah hingga Dana Pensiun dan Tunjangan Jokowi

Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinet gemuk  akan menjadi beban berat APBN.

Simak lebih jauh tentang kabinet Prabowo di sini. 

2. Profil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Anak Buah Haji Isam yang Dilantik Presiden Prabowo

Presiden ke delapan RI, Prabowo Subianto, baru saja melantik susunan kabinet yang akan membantunya dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Salah satu menteri yang dilantik adalah Dudy Purwagandhi, sebagai menteri perhubungan yang menggantikan Budi Karya Sumadi. Lantas, siapakah sosok Dudy Purwagandhi yang dipercaya Presiden Prabowo di Kabinet Merah Putih ini?

Sebelumnya, Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Achmad Hanif Imaduddin, menyoroti dipanggilnya Dudy Purwagandhi yang merupakan anak buah Haji Isam oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara pada beberapa waktu lalu.  “Relasi antara Dudy, CEO JAT, dengan Haji Isam menunjukkan keduanya tidak lebih dari kolega Prabowo. Haji Isam pun juga terang-terangan mendukung Prabowo,” kata Hanif ketika dihubungi, Kamis, 18 Oktober 2024.

Dudy merupakan pria kelahiran Manado pada 23 September 1970. Ia dikenal sebagai jajaran Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dudy merupakah lulusan Sarjana Hukum di Universitas Trisakti pada tahun 1995. Sebelum memegang jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris PLN, Dudy pernah menjadi Direktur Seacons Trading Limited di Singapura dari tahun 2011 hingga 2020, menurut laporan tahunan PLN 2023 yang dikutip dari situs resminya.

Simak lebih jauh tentang profil Menhub Dudy Purwagandhi di sini. 

3. Riuh Tepuk Tangan dan Rangkaian Bunga Sambut Sri Mulyani Saat Tiba di Kantor Kemenkeu Bersama Tiga Wamen

Riuh tepuk tangan terdengar saat Sri Mulyani Indrawati muncul dari pintu masuk Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat. Bendahara Negara dari Kabinet Merah Putih itu muncul bersama tiga wakilnya Senin sore, 21 Oktober 2024, usai resmi dilantik oleh Prabowo di Istana negara.

Sambil melempar senyum, ia menerima rangkaian bunga yang disodorkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Selain mengucapkan selamat datang kepada Sri Mulyani, selebrasi penyambutan juga ditujukan untuk trio wakil menteri keuangan (Wamenkeu) yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, serta Anggito Abimanyu.

Tidak ada pembacaan sambutan dari pejabat direktorat maupun dari Menkeu dan ketiga wakil menteri. Mereka hanya saling berjabat tangan dan Sri Mulyani tampak melayani permintaan foto dari para staf, sebelum akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk melanjutkan agenda selanjutnya. 

Simak lebih jauh tentang Sri Mulyani dan tiga wamen disambut meriah di sini. 

4. Menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Ingin Koperasi jadi Lokomotif Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pendiri dan Ketua Umum organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi kembali menjadi bagian dari kabinet pemerintah. Setelah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di era pemerintahan Jokowi, kini Budi Arie ditunjuk sebagai Menteri Koperasi. Bersama 48 menteri lainnya, Budi Arie dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Menurut Budi Arie, koperasi harus menjadi  tulang punggung ekonomi nasional ke depan. Dengan jabatan barunya ini, Budi Arie berjanji bakal menyukseskan dan menggairahkan koperasi di Indonesia. "Supaya jadi salah satu lokomotif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional," kata Budi Arie saat menyampaikan keterangan pers usai pelantikan. 

Sebelumnya, di era Jokowi, urusan perkoperasian menjadi bagian dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. Namun, Prabowo memutuskan memecah kementeriaan tersebut danmemisahkannya dalam dua kementerian baru: Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. "Dipisah supaya koperasi tidak terkesan UMKM," kata Budi Arie. 

Simak lebih jauh tentang Budi Arie soal koperasi di sini. 

5. Bisikan Prabowo Subianto ke Fahri Hamzah saat Pelantikan Wakil Menteri: Berat, Lo, 3 Juta Rumah

Politikus Fahri Hamzah mengaku mendapat tugas berat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024, Fahri Hamzah mesti merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan kepala negara.

"Tadi pas pelantikan, Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat lho itu 3 juta (rumah)" kata Fahri di sesaat sebelum serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin malam.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menuturkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal merealisasikan program 3 juta rumah per tahun untuk menutup kesenjangan kebutuhan dengan kepemilikan rumah masyarakat alias backlog yang kini jumlahnya mencapai 13 juta. Selain itu, untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni yang tercatat sebanyak 26 juta. 

https://bisnis.tempo.co/read/1931474/bisikan-prabowo-subianto-ke-fahri-hamzah-saat-pelantikan-wakil-menteri-berat-lo-3-juta-rumah

Simak lebih jauh tentang PR berat Prabowo ke Fahri Hamzah di sini. 

6. Akhiri Masa Jabatan, Segini Besar Dana Pensiun dan Tunjangan yang Diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin

Masa bakti Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi berakhir pada Ahad kemarin, 20 Oktober 2024. Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, keduanya berhak menerima dana pensiun setelah tidak lagi menjabat.

Ketentuan soal dana pensiun tertuang dalam pasal 6 ayat (1) dari UU tersebut. "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tertulis di dalamnya. Adapun, untuk besaran pensiun pokok yang didapatkan mantan presiden dan wakil presiden adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.  

Apabila dilihat dari pasal 2 di dalam UU yang sama, diketahui bahwa gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara selain presiden dan wakil presiden. Berbeda dengan gaji pokok wakil presiden yang merupakan empat kali gaji pokok pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

https://bisnis.tempo.co/read/1931438/akhiri-masa-jabatan-segini-besar-dana-pensiun-dan-tunjangan-yang-diterima-jokowi-dan-maruf-amin

Simak lebih jauh tentang dana pensiun dan tunjangan Jokowi di sini. 

7. Nusron Wahid: Ada Pengusaha Punya Jutaan Hektare Tanah Negara, tapi Ada yang Sulit Cari Akses Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertekad agar kementerian yang dipimpinnya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat di bidang tanah. Artinya, tak ada lagi kesenjangan luasan kepemilikan tanah yang saat ini terjadi antara korporasi besar dan masyarakat. 

Langkah tersebut, menurut Nusron, bisa dicapai dengan melakukan penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Dengan begitu, pemerataan dan keberlanjutan ekonomi dapat tercipta. 

“Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah. Ada satu pengusaha atau sektor swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare tanah negara, tapi di sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah,” kata Nusron usai serah terima jabatan di kantor Kementerian ATR/BPN, Senin, 21 Oktober 2024. 

Simak lebih jauh tentang sorotan Nusron Wahid soal kesenjangan akes terhadap tanah di sini.