Terpopuler: Erick Thohir Ingin PMN PT INKA Rp 3 T, Data Pemerataan Pemulihan Ekonomi

1. Erick Thohir Minta PMN Rp 3 Triliun untuk INKA, Apa Sebabnya?

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir meminta penyertaan modal negara atau PMN sebesar Rp 3 triliun untuk PT Industri Kereta Api atau INKA. Hal ini untuk produksi penambahan gerbong-gerbong baru.

"Karena itu ketika kami rapat dengan Menteri Perhubungan, Menko Marinves, Menteri Perindustrian, setelah kami memetakan, memang harus ada penambahan modal dari INKA untuk mengantisipasi pertumbuhan kereta api, untuk penambahan gerbong-gerbong barunya," kata Erick Thohir pada rapat kerja bersama Komisi XI di Senayan, Jakarta pada Senin, 5 Juni 2023.

Pada kesempatan itu, Erick Thohir juga menuturkan penumpang kereta jauh lebih banyak dibanding yang diperkirakan. Sehingga, dia menilai pembangunan infrastruktur akan menjadi catatan dan permasalahan baru ketika ekonomi dunia pulih usai Covid-19, meski masih ada geopolitik dan problem supply chain. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

2. Sri Mulyani Catat Pemulihan Ekonomi Merata di Semua Wilayah RI, Ini Datanya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemulihan ekonomi kita terjadi mulai 2022 dan diteruskan di kuartal I-2023, dan menunjukkan pemerataan antardaerah,” kata Sri Mulyani  dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Senin 5 Juni 2023.

Dia menjelaskan daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa juga menunjukkan pergerakan yang mengarah pada pemulihan.

Misalnya, daerah-daerah di wilayah Sumatera yang secara kolektif mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen pada 2022 dan 4,8 persen pada kuartal I-2023.

Selain itu, Kalimantan juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,9 persen pada 2022 dan 5,8 persen pada kuartal I-2023.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 54, Begini Persyaratan Terbarunya

Prakerja sebagai salah satu program pemerintah, telah diumumkan pertama kali pada Sabtu, 11 April 2020. Hingga sekarang, program pengembangan kompetensi untuk masyarakat yang memasuki usia produktif itu sudah memasuki Gelombang 54. Melansir ekon.go.id, terhitung pada 2022, jumlah penerima manfaat Kartu Prakerja mencapai 14,9 juta orang. 

Mengutip dari publikasi kominfo.go.id, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penerapan program Kartu Prakerja berjalan dalam skema normal pada 2023 dan seterusnya. Pelatihan akan dilaksanakan secara daring (online), luring (offline), serta perpaduan dari kedua metode (hybrid).

Target kuota peserta akan ditambah menjadi 1 juta orang dengan menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4,37 triliun. Besaran insentif Prakerja 2023 dengan total Rp 4,2 juta. Biaya tersebut tidak disalurkan secara langsung kepada masyarakat, tetapi dibagi untuk beberapa tujuan, yaitu biaya pelatihan Rp 3,5 juta, insentif pasca-pelatihan Rp 600 ribu, dan pengisian survei Rp 100 ribu. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

4. Bahas Impor KRL Bekas dengan DPR, Erick Thohir: Peningkatan Penumpang Melampaui Prediksi

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir membahas mengenai impor KRL bekas di depan Komisi XI DPR RI. Menurut Erick, peningkatan penumpang kereta listrik jauh di atas prediksi.

"Ini mungkin kurang lebih yang saya sudah sampaikan di beberapa rapat, mengenai hiruk pikuk waktu itu, mengenai impor kereta bekas dan kondisi kereta api," kata Erick Thohir pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023.

Erick Thohir menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Industri Kereta Api atau INKA. Memang, kata dia, ada koreksi dari KAI. "Pertumbuhan penumpang pasca-Covid itu KAI cukup konservatif. Tapi ternyata hari ini, peningkatan penumpang kereta jauh di atas prediksi yang ada di kereta api (KAI)," tutur Erick.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Jokowi dan Puan Maharani akan Dipanggil Hakim MK terkait Gugatan UU Cipta Kerja, Ujar Said Iqbal

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan update sidang kedua judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau omnibus law di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya adalah keputusan hakim MK yang akan memanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani.

Menurut Said Iqbal, setelah melakukan perbaikan, secara legal standing pihaknya boleh mengajukan sidang-sidang selanjutnya. “Jadi legal standingnya sah, sebagai penggugat dalam UU Cipta Kerja. Dengan demikian Partai Buruh akan mengambil alih perjuangan yang terkait omnibus law UU Cipta Kerja,” ujar dia di sela-sela aksi demonstrasi Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Juni 2023.

Di dalam sidang, dia menjelaskan, hakim memutuskan agenda sidang berikutnya dan akan memanggil Presiden Jokowi dan Puan Maharani. Oleh karena itu, Partai Buruh meminta keduanya untuk hadir. “Sekali-sekali Anda (Jokowi dan Puan Maharani) perlu datang menghadapi panggilan sidang rakyat karena Partai Buruh mewakili serikat pekerja,” ucap Said Iqbal.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Cara Terbaru Daftar Kartu Prakerja ...

Pilihan Editor: Hari Ini, Penjualan Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Khusus Nasabah Bank BRI mulai Rp 600 Ribu hingga Rp 4 Juta

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini