Mimpi Muluk Pusat Keuangan IKN

Kebutuhan investasi untuk pembangunan kawasan Pusat Keuangan Nusantara, menurut Agung, tak akan masuk dalam hitungan kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai Rp 466 triliun. "Karena itu, saya lihat groundbreaking-nya tidak ditargetkan tahun ini atau depan. Paling tidak tahun depan perencanaannya sudah ada." Ia menegaskan, groundbreaking harus dilakukan berdasarkan perencanaan matang.

Sementara itu, OJK sudah menyiapkan tahap pembangunan Pusat Keuangan Nusantara. Mengacu pada tahapan itu, pembangunan fisik baru akan dimulai paling cepat pada 2025. Itu pun jika berbagai aturan dan perencanaannya kelar. Adapun berbagai produk dan layanan di kawasan itu rencananya baru mulai dikembangkan pada rentang 2031-2035, setelah berbagai infrastruktur penunjang berdiri. "Kami siapkan staging-nya sampai 2045," kata Deputi Direktur Digitalisasi Pusat Keuangan dan Transformasi Perbankan OJK Zulkifli Salim. 

Secara umum, OJK merancang empat tahapan yang akan dilalui dalam pengembangan Pusat Keuangan Nusantara. Pada periode 2023-2024 sebagai tahap perencanaan, 2025-2030 sebagai tahap pusat keuangan dengan ceruk pasar tertentu, 2031-2035 menjadi pusat keuangan regional, dan 2036-2045 sebagai tahap pusat keuangan global. Baca juga:

Zulkifli berujar lembaganya akan berbagi peran dengan Otorita IKN dalam mengembangkan kawasan ini. Otorita IKN akan mempersiapkan infrastruktur dan menarik investasi masuk. Sedangkan OJK mendukung dari sisi perangkat lunak hingga regulasi pendukung. 

Pada tahap awal, lembaga keuangan yang akan didorong masuk ke IKN adalah perbankan karena sektor ini dianggap masih menjadi tulang punggung bagi sistem keuangan Tanah Air. "Tapi yang didorong pindah bukan kantor pusatnya, melainkan unit usaha khusus," kata Zulkifli.

OJK juga memimpikan pusat keuangan di IKN akan menjadi pusat inovasi bisnis, produk, dan layanan keuangan. Dalam bayangan OJK, aktivitas yang akan dilakukan di sana adalah bidang-bidang yang belum tergarap. Antara lain pengembangan produk aset kripto, produk keuangan berkelanjutan, perbankan logam mulia, serta produk keuangan syariah. Bahkan OJK ingin membangun bursa efek baru dengan spesialisasi sektor berbeda dengan bursa yang ada saat ini.

Aneka tahapan dan mimpi-mimpi pusat keuangan ini mirip dengan tahapan pembangunan pusat keuangan di Shenzhen sejak 1986. Dalam lokakarya Senin lalu itu, delegasi dari Urban Planning & Design Institute of Shenzhen, Simon Xian, memaparkan pembangunan pusat keuangan di negaranya juga terdiri atas empat tahap. 

Mereka memulai dengan mengundang bank-bank milik negara dan bank internasional untuk masuk. Tahap kedua, meningkatkan perekonomian lokal di distrik khusus pusat keuangan. Tahap berikutnya adalah meningkatkan pergerakan pasar modal melalui pembangunan Bursa Efek Shenzhen dan mempromosikan reformasi keuangan bagi industri yang berbisnis di sana. "Tahap terakhir adalah mempromosikan fintech dan jasa keuangan yang inovatif."

Dianggap Belum Urgen

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda tak memungkiri keberadaan pusat keuangan bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Kawasan semacam ini, kata dia, dapat meningkatkan transaksi keuangan, baik pasar saham maupun pusat industri jasa keuangan. Jika terealisasi, perputaran uang di Nusantara juga akan jauh lebih cepat dan bisa menarik sektor swasta untuk masuk dalam kawasan IKN. 

"Namun, pertanyaannya adalah, apa urgensi membuat pusat keuangan di Nusantara. Karena sebenarnya Jakarta sudah jauh lebih siap untuk menjadi pusat finansial di Indonesia," kata Huda. Semua prasyarat untuk menjadi pusat keuangan, seperti ketersediaan pusat data, banyaknya pemain yang sudah lama beroperasi, serta kesiapan ekosistem, ada di Ibu Kota.

Petugas keamanan berjalan dekat papan informasi Ibu Kota Nusantara di Sepaku Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 8 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan

Rencana pembangunan Pusat Keuangan Nusantara masih harus menempuh jalan panjang, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur. Padahal infrastruktur adalah modal utama untuk menarik pelaku industri memindahkan kantornya di sana. Pemerintah juga harus menciptakan pasar di sana. 

Berpendapat serupa, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengingatkan niat awal pemerintah adalah memindahkan pusat pemerintahan ke Nusantara. Sementara itu, pusat ekonomi akan tetap di Jakarta. Praktik pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis juga sudah dilakukan di berbagai negara, misalnya di Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia.

Lagi pula, kata Ronny, pusat keuangan baru layak dibuat jika sebuah kota sudah memiliki aktivitas ekonomi dengan skala besar dan variasinya tinggi. Hingga saat ini, pemerintah baru merencanakan pemindahan kantor pemerintahan dan beberapa layanan administratifnya. Menurut dia, Bandung dan Surabaya yang sudah masif perekonomiannya pun belum membutuhkan financial center. "Apalagi IKN yang belum jadi apa-apa." 

Perkara lainnya, saat ini berbagai kegiatan sudah ditunjang digitalisasi. Jadi sejatinya tidak perlu lagi ada pemusatan aktivitas bisnis secara fisik. "Jadi tak perlu kantor di sana karena tak ada gunanya, malah menambah pengeluaran yang tak penting bagi perusahaan," ujar Ronny.

CAESAR AKBAR