Tarik-Ulur Mengusut Kelangkaan Minyak Goreng

Usul PKS agar DPR membentuk pansus kelangkaan minyak goreng menuai pro dan kontra. Politikus Golkar menilai pansus diperlukan untuk mengusut dugaan penimbunan dan mafia minyak goreng. Sebaliknya, politikus PDIP, PPP, dan NasDem menganggap pansus hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

22 Maret 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Penjualan minyak dalam kemasan di salah satu Pusat Perbelanjaan di Jakarta, 17 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Rachmat Gobel berpendapat pemerintah dan DPR lebih baik membahas neraca pangan.
PPP menilai masalah minyak goreng cukup diselesaikan dengan membentuk panja.
Stok di tiga daerah berlebih, tapi minyak goreng tetap langka.

NUSA DUA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Rachmat Gobel menolak usul Partai Keadilan Sejahtera agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) kelangkaan minyak goreng. Ia berpendapat, Dewan seharusnya tidak lagi membicarakan harga minyak goreng, melainkan topik yang lebih luas ihwal neraca pangan nasional.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

harga-minyak-goreng

het-minyak-goreng

kartel-minyak-goreng

Vindry Florentin

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan bergabung dengan Tempo di tahun yang sama. Kini meliput isu seputar ekonomi dan bisnis. Salah satu host siniar Jelasin Dong! di YouTube Tempodotco

Edisi 11 Mei 2025