Wamenkeu: APBN Akan Danai Pembangunan Kawasan Inti Pemerintahan di IKN, Berapa Luas?

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mendanai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 6.600 hektare.
 
“Komitmen dari Kementerian Keuangan adalah untuk terus mendukung pendanaan dan memastikan bahwa KIPP memang kami bangun dengan uang APBN," kata Suahasil dalam konferensi pers usai mengunjungi Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 14 Juli 2023.

Sementara, kawasan yang lebih besar akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti pembiayaan campuran (blended finance).
 
Pembiayaan kreatif akan dilakukan antara investor, pengusaha, serta APBN. Dalam skema tersebut, APBN akan berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan jaringan dasar.
 
Selain melalui pembiayaan kreatif, pemerintah juga mendorong penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di IKN. Suahasil mengungkapkan KPBU telah berjalan di beberapa unit investasi, termasuk beberapa rumah hunian di IKN.
 
Dengan begitu, langkah tersebut menjadi contoh bahwa Pemerintah Indonesia bisa membangun IKN dengan menggunakan skema KPBU. Mulai adanya skema KPBU di IKN menunjukkan bahwa pihak swasta memiliki minat yang baik untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah membangun Nusantara.
 
Pembangunan KIPP saat ini telah dimulai dari kawasan yang paling inti, yakni istana negara, lapangan upacara, dan beberapa kantor kementerian koordinator.
 
Menurut Suahasil, pembangunan kawasan inti IKN ini merupakan gambaran utama Indonesia yang akan dilihat oleh setiap orang dan mencirikan pembangunan di Tanah air.

Selain kawasan inti, sudah terdapat pula Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang sudah dibangun dan nantinya akan dipakai untuk hunian kantor jika IKN sudah selesai.
 
"Fasilitas HPK ini sangat lengkap, saya melihat tempat ibadah, kantin, apartemen, serta rumah hunian yang sekarang sudah dipakai. Saya harap dengan adanya HPK ini, pembangunan IKN kita akan lebih cepat," ujarnya.

Pilihan Editor: Terkini: Penumpang Batik Air Perusak Jendela Terancam Denda Rp 2,5 M, Tunjangan Pegawai IKN Rp 98 Juta