Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Seiring dengan keberadaan kasus cacar monyet atau Monkeypox (Mpox) di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mulai melakukan beberapa kebijakan sebagai langkah pencegahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Memberikan vaksin
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pemerintah melalui Kemenkes telah mulai mengimplementasikan vaksinasi Mpox sebagai salah satu langkah pencegahan. Kemenkes menyatakan vaksin cacar monyet alias monkeypox (Mpox) di Indonesia hanya diberikan untuk kelompok berisiko tinggi, sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine, mengatakan kelompok berisiko adalah LSL alias lelaki berhubungan seks dengan lelaki, maupun gay dan biseksual (GBMSM).
“Serta individu yang berkontak dengan penderita Mpox selama dua pekan terakhir,” ujar Prima melalui keterangan tertulis, Rabu, 28 Agustus 2024.
Menurut Prima, vaksinasi Mpox di Indonesia bersifat pencegahan, artinya hanya untuk mencegah munculnya gejala atau meminimalkan keparahan cacar monyet. Salah satu kriteria penerima vaksin tersebut adalah individu yang pernah kontak dengan penderita Mpox.
Berdasarkan ‘Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Mpox’ yang diterbitkan Kemenkes pada 2023, vaksinasi Mpox dalam situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC) masih cenderung untuk pencegahan dan pengendalian utama.
Memperketat pemeriksaan
Kemenkes juga mulai memperketat skema pemeriksaan kesehatan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang mengunjungi Indonesia, termasuk tamu undangan negara untuk mencegah masuknya virus cacar monyet atau monkeypox/Mpox. Kemenkes juga meyiapkan 12 laboratorium untuk memeriksa virus cacar monyet.
“Peningkatan kewaspadaan, khususnya di pintu masuk negara, misal seperti membuat kuesioner bagi WNA yang menjadi tamu undangan negara,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Yudhi Pramono, di Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2024.
Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diisi dalam kuesioner tersebut, seperti riwayat penyakit, aktivitas kontak, dan tujuan perjalanan terakhir. Dengan begitu, pemerintah bisa mendapatkan lebih banyak data atau riwayat WNA tersebut sehingga bisa lebih siap bila terjadi sesuatu.
“Setelah kita petakan negara tamu dari mana maka kita punya data yang bagus. Kalaupun sakit maka tidak disarankan untuk melanjutkan perjalanan,” ujarnya.
Kasus menurun
Kemenkes mengkategorikan secara umum situasi Mpox di Indonesia tahun ini menurun jika dibanding data 2023. Data Kemenkes pada Januari-Agustus 2024 mencatat tren kasus Mpox di Indonesia ada 14 konfirmasi dan 74 suspek discarded. Sementara pada 2023 ada 73 konfirmasi dan 240 kasus suspek discarded.
YOLANDA AGNE | IRSYAN HASYIM | YAYUK WIDIYARTI
Pilihan Editor: Perhatikan Kesehatan Anak untuk Cegah Cacar Monyet
Foto 
