Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya menaikkan status AG dari anak yang berhadapan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Status baru AG ini, Hengki menuturkan, menunjukkan bahwa remaja perempuan berusia 15 tahun itu telah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan oleh kekasihnya Mario Dandy Satrio terhadap anak dari pengurus GP Ansor, D, 17 tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat jadi anak yang berkonflik dengan hukum," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi dalam konferensi pers yang digelar, Kamis, 2 Maret 2023.
Status AG Dinaikkan Karena Beri Keterangan Tak Jujur
Menurut Hengki, perubahan status AG didasarkan atas alasan, bahwa remaja yang masih berstatus pelajar SMA itu memberikan keterangan yang tidak jujur saat bersaksi dalam kasus penganiayaan terhadap D.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setelah disesuaikan dengan CCTV, chat WhatsApp, tergambar semua peranannya sehingga ada peningkatan status AG, dari anak yang hadapan hukum jadi anak yang konflik dengan hukum atau pelaku," kata Hengki.
Hengki menjelaskan AG disangkakan dengan Pasal 76c jo pasal 80 UU PPA atau 355 ayat 1 jo 56 subsider Pasal 354 ayat 1 jo Pasal 56 lebih subsider 353 ayat 2 jo 56 lebih subsider Pasal 351 ayat 2 jo 56 KUHP.
Sebelum mengubah status hukum, Polda Metro Jaya telah memeriksa AG, teman wanita Mario Dandy yang telah menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap D di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan pemeriksaan AG dilakukan oleh Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor). Pemeriksaan AG dilakukan sebanyak tiga kali.
Selain Apsifor, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hadir dalam pemeriksaan tersebut.
Alasan Status AG Dinaikkan Jadi Anak Berkonflik dengan Hukum, Alih-Alih Tersangka
Ahli pidana anak, Ahmad Sofian, menjelaskan alasan polisi tidak menetapkan pacar Mario Dandy berinisial AG (15 tahun) sebagai tersangka penganiayaan. Menurut dia, polisi tak bisa menggunakan istilah tersangka untuk anak-anak yang terseret masalah hukum. Hal ini juga dibenarkan oleh Hengki yang mengungkapkan AG tidak disebut sebagai tersangka, karena masih tergolong anak-anak.
"Jadi dalam Undang-Undang 2012 tidak dikenal istilah tersangka, yang ada korban, saksi, dan pelaku anak. Kita enggak boleh pakai istilah tersangka," kata dia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.
Ahmad Sofian menyebut polisi sudah mengumpulkan alat bukti yang menunjukkan AG terlibat dalam tindak pidana penganiayaan berat. Karena itulah, status AG berubah menjadi anak berkonflik dengan hukum.
Berdasarkan UU Pidana Anak, lanjut dia, hukuman bagi anak-anak maksimal enam tahun penjara. Hukuman ini adalah setengah dari pidana untuk tersangka orang dewasa.
AG Masih Berpotensi Bebas dengan Restorative Justice
Sofian menerangkan ada kemungkinan AG tak akan berhadapan dengan proses sidang apabila keluarganya dan pihak korban melakukan kesepakatan alias restorative justice. Misalnya, AG bersedia memenuhi keinginan keluarga korban.
"Mufakat disepakati kedua belah pihak, maka perkara dia tidak perlu dilimpahkan ke kejaksaan. Disetop sampai di situ," ucap dia.
Akan tetapi, jika keluarga korban tak setuju, maka perkara ini tetap akan dibawa ke kejaksaan.
Sofian berujar, AG, pacar Mario Dandy, juga bebas dari kurungan selama tidak melarikan diri, tidak melakukan tindak pidana lain, dan tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, ada keluarga yang menjamin.
"Itu jaminan ditandatangani. Kalau itu tidak dilakukan, orang tua dan anak bisa ditahan. Dua-duanya," ujar dia merespons kasus penganiayaan yang melibatkan anak-anak ini.
KPAI Jamin Hak Pendidikan AG
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan akan memastikan hak pendidikan bagi AG usai statusnya dalam kasus penganiayaan naik dari saksi menjadi anak berhadapan dengan hukum.
“Ya kalau spesifik pendidikan kami tetap memastikan haknya kalau skema hukum harus diikuti, ya, tidak boleh mencerabut,” kata Ketua KPAI Ai Maryati Kamis, 2 Februari 2023.
Selama AG dalam masa hukuman, KPAI akan memastikan dan memantau haknya mendapatkan pendidikan dan kewajiban dia menjalankan hukuman tetap berjalan berkesinambungan.
“Apakah nanti akan dikembalikan kepada orang tua (atau) ini dalam kondisi sekolahnya dibuat PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) misalnya dan sebagainya. Tapi tetap kami akan memonitor agar tetap tidak terganggu,” katanya.
DESTY LUTHFIANI | ANTARA
Foto 
