TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi atau ASN Pemprov DKI Jakarta, Hengki sebagai tersangka pungutan liar atau pungli di rutan KPK. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Menurut dia, KPK akan memproses hukum Hengki setelah ditetapkan sebagai tersangka. "Iya Hengki sudah tersangka, dia sudah pindah di Pemda (DKI) kalau enggak salah tersangka dia," kata Tanak saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024.

Tanak berkata KPK akan memproses Hengki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, penyidik telah memiliki bukti. "Kita tetap proses kok. Percaya KPK akan tetap memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sepanjang dia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan disangkakan," ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengungkap kasus pungutan liar atau pungli di rutan KPK yang bermuara pada satu nama, yaitu Hengki. Fakta itu terungkap dalam sidang pelanggaran etik yang digelar Dewas KPK pada Kamis, 15 Februari 2024 di Gedung C1 KPK, Jakarta.

Berdasarkan informasi yang didapat TEMPO dari seorang pejabat tinggi di lembaga antirasuah, Hengki yang diduga 'lurah' pungli di rutan KPK adalah seorang staf yang kini bertugas di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan unit kerja di DPRD DKI.