Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres cawapres Pemilu 2024 dimulai hari ini, Selasa 12 Desember 2023, pukul 19.00.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan debat perdana untuk capres Anies Baswedan, Ganjar prnaowo, dan Prabowo Subianto ini meliputi tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia atau HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Khusus mengenai topik hak asasi manusia, Suciwati istri aktivis HAM Munir tak merasa punya harapan apapun terhadap debat yang akan dilangsungkan nanti oleh para kandidat pemimpin negeri ini.
“Sudah 25 tahun reformasi berlalu, yang ada hanya janji kosong. Kebanyakan pembohong dan tong kosong untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan penegakan HAM,” katanya kepada Tempo.co, Senin 11 Desember 2023.
Orasi para capres nanti mengenai persoalan HAM, khususnya pelanggaran HAM berat hanya pada tataran opini. “Mereka hanya jualan saja,” katanya.
Bagaimana tidak, beragam jalur telah ditempuh Suciwati untuk mendapatkan keadilan mengenai kasus pembunuhan suaminya, Munir Said Thalib pada 7 September 2004 dengan cara diracun saat melakukan penerbangan ke Belanda.
Suciwati pernah merasakan janji-janji manis itu yang tak juga terpenuhi. Tujuh tahun berlalu sejak Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Jaksa Agung saat itu HM Prasetyo mengusut kasus pembunuhan aktivis HAM Munir pada 13 Oktober 2016.
Suciwati, hingga hari ini, 12 Desember 2023, menyatakan tak mendapat kabar dan kejelasan mengenai janji Presiden Jokowi itu. "Ya nggak ada, malah nggak lama kemudian dokumen TPF hilang. Cara tidak bertanggung jawab negara menjawab komitmen itu," katanya kepada Tempo.co.
Ia memberikan tiga catatan terhadap ketidakseriuan Jokowi mengungkapkan kasus kematian Munir tersebut.
“Presiden Jokowi sungguh-sungguh berjanji memerintah Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus Cak Munir ternyata nggak ada action. Berjanji di depan 22 orang pengacara hukum dan HAM yang dia undang untuk menuntaskan kasus Cak Munir ternyata bohong,” katanya.
“Presiden Jokowi tidak bertanggung jawab ketika dokumen Tim pencari fakta atau TPF Munir yang diserahkan kepada tujuh lembaga negara termasuk Setneg malah dinyatakan tidak menguasai alias hilang. Tidak ada usaha melakukan pencarian, padahal oleh SBY, presiden sebelumnya bahkan dikirimkan copy-nya. Nyatanya terduga dalang pembunuh Cak Munir dijadikan penasehatnya. Bisa berharap apa dengan presiden macam begini?” kata Suciwati.
Menurut Suciwati, sampai sekarang, sebagian besar anggota TPF Munir masih hidup untuk konfirmasi mengenai dokumen TPF Munir yg dikirimkan oleh SBY lewat Sudi Silalahi yang diterima Johan Budi, saat itu sebagai Jubir Kepresidenan. “Presiden Jokowi pembohong,” katanya, tegas. Cuciwati telah patah arang dengan segala janji mengenai pengusutan pelanggaran HAM di negeri ini.
